Infografis
Suara.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga telah menyatakan akan memboikot pilpres lantaran diduga terjadi kecurangan dalam penghitungan suaranya. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya turut memberi tanggapan terhadap hal tersebut.
"Kami sudah menantang, siap adu data. Pasti BPN akan siap adu data. Nanti tim saksi kami dan direktorat satgas yang maju ke KPU," kata Jubir BPN Prabowo-Sandi Andre Rosiade di Kompas Petang, Rabu (15/5/2019).
"Tapi juga, yang perlu diketahui publik, kadang kita komplain, kita protes, hanya dibilang 'Silakan, masukin daftar isi.' Itu lo, publik harus juga tahu. Komplain kita, protes kita, bahkan kayak di Jawa Timur, kita minta C7, enggak dikasih, padahal hak kami lo," tambahnya.
Namun, berdasarkan keterangan Andre Rosiade, dirinya belum mengetahui langkah yang akan diambil Prabowo sebagai bentuk protes atas dugaan kecurangan.
Sang presenter, Cindy Sistyarani, bertanya, "Baik. Itu di KPU, ya, tapi apakah nanti ini akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK)?"
"Saya belum tahu, saya terus terang belum tahu apa tindakan yang akan diambil oleh Pak Parabowo dan BPN Prabowo-Sandi ya," jawab Andre Rosiade.
Menurutnya, kemungkinan sengketa pemilu yang ditemukan BPN tak akan dibawa ke MK karena dianggapnya percuma.
"Caranya seperti apa kalau tidak dibawa ke MK?" tanya Cindy Sistyarani lagi.
"Itu kita boikot saja sudah," tandas Andre Rosiade.
Baca Juga: Disindir Warganet Ini, Yunarto Wijaya: Bapak Kok Komentari Akun Bokep Mulu?
Ia kemudian kembali ditanyai Cindy Sistyarani, apakah yang akan diboikot pilpres atau pileg.
"Kan kita bicara soal kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, dan brutal. Itu pilpres," katanya, yang ditimpali Yunarto Wijaya dengan mengucapkan, "Nambah lagi yang enggak dipercaya, dari lembaga survei, KPU, Bawaslu, MK."
Andre Rosiade lalu menerangkan bahwa alasan BPN lebih memusatkan perhatian pada dugaan kecurangan di pilpres yakni, mereka menduga ada campur tangan negara di sana.
"Begini Mas Totok, kecurangan itu tetap ada di pileg, tapi banyaknya kasus tidak seperti di pilpres, yang diindikasikan patut diduga ada kekuatan negara," tutur Andre Rosiade.
Mendengar penjelasan tersebut, Yunarto Wijaya pun menyarankan agar BPN fokus pada masalah awalnya dan segera menepati janji untuk mengekspos data.
"Pertama saran saya adalah, fokus, Anda konferensi pers berbicara mengenai pemilu yang curang atau perhitungan yang bermasalah. Ini dua hal yang berbeda," kata Yunarto Wijaya.
