Suara.com - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga, Andre Rosiade menilai wajar jika ada masyarakat yang menggelar demontrasi karena menemukan adanya kecurangan di Pemilu 2019.
Menurutnya aksi demonstrasi tersebut lumrah dalam berdemokrasi.
"Ada ruang kita memprotes kecurangan, tentu itu hal yang lumrah dalam berdemokrasi. Saya rasa ini dinamika biasa saja, kalau ada masyarakat yang demo, masyarakat yang protes, mengekespresikan dan kecurangan," ujar Andre.
Ia pun tak ingin masyarakat yang mengkritik dan melakukan demonstrasi dianggap melakukan makar. Menurutnya demontrasi adalah hal yang wajar dalam berdemokrasi.
"Jangan sampai orang kritis (karena) curang, lalu dibilang makar, digelar pasukan, nakut-nakutin. Ngapain itu dipertontonkan itu kepada rakyat. Dinamika di demokrasi adalah hal-hal yang wajar," kata dia.
Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra itu menyebut, aksi demonstrasi bukanlah upaya makar. Ia pun mengimbau agar aparat keamanan dan pemerintah tidak terlalu responsif menanggapi demonstrasi dan menuduh upaya makar.
Sebab di Undang-undang memperbolehkan aksi unjuk rasa sesuai dengan mekanisme hukum yakni dengan melayangkan surat pemberitahuan kepada aparat kepolisian.
"Undang-undang kita mengatur demosntrasi itu boleh, yang penting bikin surat ke polisi, kasih surat pemberitahuan, damai, tidak anarkis, dan kondusif itu boleh. Jadi demo itu bukan makar. Yang penting jangan anarkis. Kalau aparatur jangan terlalu responsif, dituduh makar. Terlalu over akting," katanya lagi.
Karena itu, kata Andre, pihaknya mengambil langkah dengan cara melaporkan kecurangan Pemilu 2019 ke Bawaslu.
Baca Juga: Curhat Dituduh Makar, Permadi: Saya di Penjara 38 Kali sampai Diancam Mati
"Kami selalu ambil langkah konstitusional, makanya kami sering sidang ke Bawaslu. Komitmen kami konstitusional, bukan kayak yang dituduhkan bahwa BPN tak konstitusional," tandasnya.
