Hingga April 2019, jumlah total PMI yang telah mendapatkan perlindungan program BPJSTK telah mencapai 455 ribu peserta yang tersebar di berbagai negara penempatan, dan yang masih mendapatkan pelatihan di Indonesia. Jumlah klaim PMI yang dibayarkan telah mencapai Rp 5,1 miliar, dengan jumlah kejadian sebanyak 87 kasus, dimana kasus terbanyak didominasi oleh klaim jaminan kematian, yaitu sebanyak 63 kasus.
Selain kerja sama strategis dengan kementerian dan lembaga, salah satu inisiatif strategis yang juga digagas oleh BPJSTK adalah "Gerakan Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan", dengan menghasilkan output antara lain, Desa Sadar Jaminan Sosial sebanyak 675 desa, 33 pasar Sadar Jaminan Sosial, dan 15 Mall Sadar Jaminan Sosial, yang tersebar di seluruh Indonesia selama 2017 - 2019.
Inisiatif ini turut memberikan sumbangsih positif terhadap peningkatan kepesertaan dan menumbuhkan kesadaran berjaminan sosial kepada masyarakat di sekitarnya. Kesadaran memiliki jaminan sosial ini, tentunya tidak lepas dari manfaat-manfaat yang dirasakan oleh peserta.
Tidak hanya manfaat dari 4 program utama, namun ada juga Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari program lain, seperti Co-Marketing atau program Diskon untuk Peserta. Dengan menjadi peserta BPJSTK, masyarakat bisa menikmati berbagai penawaran menarik dari ribuan merchant yang bekerja sama dengan BPJSTK, seperti potongan harga dari restoran, hotel, tiket penerbangan, hingga area bermain keluarga. Manfaat-manfaat seperti ini dirasa perlu agar pekerja dan keluarga dapat menikmati manfaat lain dari menjadi peserta BPJSTK.
“Sampai saat ini, terdapat 2.057 merchant yang bekerja sama dengan BPJSTK dan tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan saat ini, penyedia layanan penginapan berbasis digital seperti Airy Room sedang memberikan promo diskon sebesar 30 persen bagi peserta BPJSTK," ungkap Agus.
Kinerja Inovasi Pelayanan
Dari sisi pembayaran klaim jaminan pada April 2019, terdapat kenaikan mencapai 17 persen dibandingkan periode yang sama pada 2018, atau mencapai Rp 9,4 triliun. Pembayaran klaim Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai 92 persen dari seluruh klaim, disusul Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 5 persen, Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 2 persen, dan Jaminan Pensiun (JP) 1 persen.
”Tingginya tingkat pencairan JHT, yang mencapai 732 ribu kasus sampai dengan April 2019, menjadi salah satu tantangan utama bagi kami, karena menyebabkan penurunan sisi cakupan kepesertaan. Regulasi yang mendorong kemudahan pencairan JHT bagi pekerja resign atau ter-PHK ini membuat kami harus berusaha lebih keras untuk meningkatkan akuisisi kepesertaan. Kami masih berharap, pemerintah akan menyempurnakan regulasi terkait pencairan JHT sesuai semangat jaminan hari tua, agar para pekerja memiliki simpanan untuk persiapan memasuki masa tidak produktif bekerja," tegas Agus.
Ia menambahkan, klaim JKK juga mengalami peningkatan 37 persen atau mencapai 59 ribu kasus, yaitu 60 persen terjadi di lingkungan kerja, 27 persen terkait kecelakaan lalu lintas, dan 13 persen terjadi di luar lingkungan kerja.
“Banyak masyarakat belum menyadari manfaat JKK, padahal manfaatnya sangat luar biasa, meliputi perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis, santunan pengganti upah bahkan bantuan persipan mental dan fisik untuk kembali bekerja. Kami banyak menemukan kasus JKK yang membutuhkan perawatan dalam waktu lebih dari 12 bulan dan memerlukan biaya miliaran. Bayangkan jika pekerja atau pemberi kerja harus menanggung semua biaya tersebut," urai Agus.
Walaupun manfaatnya luar biasa, BPJSTK terus berusaha meningkatkan manfaat dari program JKK dan JKM. Saat ini, peningkatan manfaat yang sebelumnya tertuang di dalam PP No. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sedang dalam proses pengesahan oleh Pemerintah.
“Salah satu yang ditingkatkan adalah manfaat santunan kematian, yang sebelumnya Rp 24 juta menjadi maksimal Rp 42 juta. Selain itu, manfaat beasiswa bagi anak peserta yang meninggal dunia juga akan diberikan bantuan beasiswa untuk 2 anak sampai lulus kuliah. Sebelumnya hanya 1 anak saja, sebesar Rp 12 juta. Kami berharap, pemerintah segera mensahkan revisi PP No.44 tahun 2015," tambahnya.
Selain peningkatan manfaat, peningkatkan kualitas pelayanan informasi juga menjadi prioritas BPJSTK 2019, antara lain dengan mengembangkan layanan digital seperti BPJSTKU.
“Kualitas layanan merupakan hal utama bagi kami, sama halnya dengan memberikan layanan informasi yang mudah dan bisa diakses kapan saja kepada peserta. Per April 2019, aplikasi BPJSTKU telah di-install di lebih 5 juta telepon genggam (Android dan Ios) untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi, baik terkait data kepesertaan, informasi program hingga pelaporan ketidaksesuaian data atau ketidakpatuhan pemberi kerja," ujar Agus.
Ia menambahkan, selain aplikasi mobile, layanan telepon pelanggan juga disempurnakan, dari sebelumnya 1500910 menjadi 175.
“Harapannya, dengan layanan pelanggan ini, masyarakat dapat lebih mudah lagi mengakses layanan BPJSTK dari mana saja”, imbuhnya.
TERPOPULER
