REGIONAL:
Suara.com - Tim Hukum Capres Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin yang menjadi pihak terkait dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019, akan meminta Mahkamah Konstitusi menolak seluruh petitum pemohon.
Pemohon dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 itu adalah Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
Ketua Tim Hukum Jokowi – Maruf Amin, Yusril Ihza mahendra mengatakan, bakal mengajukan permintaan tersebut dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019, Selasa (18/6) besok.
Yusril mengatakan, kubunya bakal menolak seluruh berkas permohonan PHPU Pilpres 2019, baik yang telah teregistrasi pada 24 Mei maupun berkas perbaikan permohonan pada 10-11 Juni 2019.
"Dalam eksepsi, kami minta ke MK tidak berwenang mengadili perkara ini dan setidaknya permohonan tak dapat diterima. Sedangkan, dalam pokok perkara kami tegas mengatakan, baik dalam permohonan 24 Mei dan perbaikan 10 Juni, kami mohon ke MK untuk menolak keseluruhan," kata Yusril di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2019).
Kendati begitu, Yusril mengatakan pihaknya telah menyiapkan keterangan dan alat bukti tambahan untuk menjawab perbaikan permohonan PHPU Pilpres 2019 yang dibacakan Tim Hukum Prabowo - Sandiaga Uno dalam sidang pendahuluan yang digelar Jumat (14/6) pekan lalu.
Namun, Yusril menegaskan hal itu bukan berarti pihaknya menerima perbaikan permohonan tersebut.
"Tapi tak berarti kami menerima perbaikan ini, tapi ini sifatnya jaga-jaga saja. Karena kami belum tau hakim ini mau pegang yang mana (permohonan) 24 Mei atau yang ini (perbaikan permohonan10 Juni). Jadi daripada ragu-ragu lebih baik persiapkan," ujarnya.
Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 pada Selasa (18/6/2019) pukul 09.00 WIB.
Sidang lanjutan beragendakan mendengar jawaban dari pihak termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan mendengarkan keterangan dari pihak terkait Tim Hukum Joko Widodo - Maruf Amin serta pihak pemberi keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
TERPOPULER
