Suara.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Moeldoko membantah pernyataan Hairul Anas Suadi, saksi Tim Hukum Prabowo – Sandiaga dalam persidangan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Kamis (20/6/2019) dini hari.
Dalam sidang tersebut, Anas yang merupakan keponakan mantan Ketua MK Mahfud MD tersebut mengungkapkan mengikuti pelatihan caleg partai kubu TKN Jokowi – Maruf Amin, yang diampu Moeldoko.
Saat memaparkan materi dalam pelatihan itu, Anas mengklaim Moeldoko mengajarkan kecurangan adalah hal wajar dalam demokrasi.
Moeldoko, Kamis siang, membantah pernyataan Anas dan menyebutnya membuat kekeliruan.
Ia menegaskan tidak pernah memberikan pembekalan yang menggangu nilai demokrasi. Namun, ia membenarkan pernah menjadi pembicara untuk para saksi dalam persiapan menghadapi Pemilu 2019.
"Saya (waktu itu) mengatakan kepada (calon) saksi, hei hati-hati dalam sebuah demokrasi yang mengutamakan kebebasan, maka kecurangan itu bisa saja terjadi, jadi kamu para saksi harus hati-hati," kata Moeldoko di Bandara Husein, Kota Bandung, Kamis.
Menurutnya, inti dari pembekalan tersebut adalah dirinya menyampaikan, para saksi harus hati-hati dalam mengawal proses Pemilu yang bisa saja terjadi kecurangan.
Dia juga menyampaikan tidak pernah mengajarkan kecurangan kepada saksi. Hal tersebut juga, kata dia, telah diakui oleh Hairul Anas sendiri dalam kesaksiannya.
Baca Juga: Saksi Prabowo Bongkar Pelatihan Moeldoko, Kecurangan Bagian dari Demokrasi
"Dan itu diakui oleh Anas, dia mengakui bicara seperti ini 'tidak pernah diajarkan atau dilatih melakukan kecurangan', dia sendiri mengatakan seperti itu," kata dia sambil mencontohkan pernyataan Anas.
Sebelumnya, pada sidang sengketa Pilpres yang menghadirkan saksi dari tim Prabowo-Sandi di MK, Rabu (19/6), Hairul Anas mengaku pernah mengikuti pelatihan untuk saksi yang diisi oleh Moeldoko sebagai pemateri.
Menurut Anas, dalam pelatihan itu memang tidak mengajarkan untuk curang. Namun, menurut Anas, seolah-olah istilah tersebut menegaskan bahwa kecurangan adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi.
