Jelang Putusan MK: Tompi Sindir BW, Kejanggalan 2 Saksi Prabowo Terbongkar

Reza Gunadha, Chyntia Sami Bhayangkara

Rabu, 26 Juni 2019 | 07:00 WIB
Jelang Putusan MK: Tompi Sindir BW, Kejanggalan 2 Saksi Prabowo Terbongkar
Gedung Mahkamah Konstitusi. (Suara.com/Yasir)

Suara.com - Meski Pilpres 2019 telah berlalu, berbagai isu seputar kontestasi politik tersebut masih hangat diperbincangkan.

Polemik Pilpres 2019 masih terus bergulir menanti putusan resmi dari Mahkamah Konstitusi yang akan diumumkan pda Kamis (27/6/2019).

Pernak-pernik sepanjang sidang gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi masih menjadi sorotan. Satu per satu fakta terbongkar.

Berikut Suara.com merangkum berita populer seputar Pilpres 2019 sepanjang Selasa (25/6/2019).

1. Bukti Kecurangan Dilengkapi Allah, Disindir Tompi
Teuku Adifitrian atau dikenal Tompi, penyanyi jazz kenamaan Indonesia memberikan sindiran pedas terhadap Ketua Tim Hukum capres cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yakni Bambang Widjojanto.

Sindiran Tompi itu terkait pernyataan Bambang Widjojanto yang mengakui optimistis Mahkamah Konstitusi bakal mengabulkan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019.

Soal minimnya bukti yang bisa diajukan ke MK, Bambang mengatakan "Biarkan Allah yang melengkapi seluruh bukti itu. Ini simple aja gitu lho."

Melalui akun Twitter miliknya, Tompi juga membuat tagar #AjaranBambang melengkapi sindirannya untuk Bambang Widjojanto.

Simak berita selengkapnya di sini.

baca juga
[kolase Suara.com]
[kolase Suara.com]

2. Penyebab KPPS Meninggal Bukan Karena Diracun
Peneliti dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (UGM) mengklaim tidak menemukan adanya tanda kekerasan pada jasad ratusan pegawai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dosen UGM Riris Andono Ahmad menyebut meninggalnya ratusan petugas KPPS adalah hal wajar. Hasilnya, 80 persen meninggal karena riwayat penyakit kadiovaskular dan 90 persen karena riwayat merokok.

Simak berita selengkapnya di sini.

Jenazah Ketua KPPS TPS 04 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Arman ditandu menuju pemakaman, Kamis (25/4/2019). [Suara.com/Rambiga]
Jenazah Ketua KPPS TPS 04 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Arman ditandu menuju pemakaman, Kamis (25/4/2019). [Suara.com/Rambiga]

3. Kebohongan Beti Kristiana Dibongkar Camat Juwangi
Kesaksian Beti Kristiana dalam sidang gugatan Pilpres 2019 terus menjadi sorotan publik. Kini, Camat Juwangi, Boyolali Tusih Priyanta membantah kesaksian Beti dalam sidang.

Dalam kesaksiannya, Beti mengakui melihat empat hingga 5 karung berisi amplop berhologram iduga terkait hasil pemilu dibiarkan tercecer di luar ruangan Kantor Kecamatan Juwangi pada malam setelah pemungutan suara.

Tusih Priyanta menegaskan kesaksian Beti tidak memiliki landasan apapun dan bisa dilaporkan sebagai kesaksian palsu. Ia memastikan klaim Beti mengenai amplop tidak pernah ditemukan di Kantor Kecamatan Juwangi.

Simak berita selengkapnya di sini.

Beti Kristiani, saksi Prabowo. [Twitter]
Beti Kristiana, saksi Prabowo. [Twitter]

4. Kejanggalan Software DPT Siluman Idham Amiruddin

Idham Amiruddin, saksi yang dihadirkan Tim Hukum Prabowo - Sandiaga dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019, mengakui telah membongkar data daftar pemilih tetap alias DPT memakai piranti lunak alias software khusus.

Namun, berbagai kejanggalan dalam software karya Idham Amiruddin ini akhirnya dibongkar oleh warganet.

Idham Amiruddin dalam program acara di Kompas TV, sempat mempraktikkan menggunakan software itu untuk mengungkap DPT siluman.

Idham Amiruddin, saksi yang dihadirkan Tim Hukum Prabowo - Sandiaga dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019, mengakui telah membongkar data daftar pemilih tetap alias DPT memakai piranti lunak alias software khusus. [Antara]
Idham Amiruddin, saksi yang dihadirkan Tim Hukum Prabowo - Sandiaga dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019, mengakui telah membongkar data daftar pemilih tetap alias DPT memakai piranti lunak alias software khusus. [Antara]

Aksi Idham Amiruddin dalam mempraktikkan software untuk menemukan kecurangan dalam DPT ini ramai diperbincangkan di media sosial.

Seorang warganet dengan akun Twitter @iam_jaka membongkar berbagai kejanggalan yang ada, dan menduga Idham Amiruddin telah berbohong dalam menampilkan data.

"Cuma mau ketawa aja, pakai software FoxPro for DOS pula. Data FoxPro for DOS itu tidak bisa terkoneksi ke internet server. Dan hasil laporan output program tidak bisa berupa file Excel (.xls). Pahami dulu logika software-nya bukan asal sok ahli IT," kata akun itu seperti dikutip Suara.com, Selasa (25/6/2019).

Selengkapnya baca di sini

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kuasa Hukum Prabowo: MK Harus Menegakkan Kebenaran dan Keadilan Secara Utuh

Kuasa Hukum Prabowo: MK Harus Menegakkan Kebenaran dan Keadilan Secara Utuh

News | Selasa, 25 Juni 2019 | 18:41 WIB

Jelang Putusan MK, Massa Berbaju Putih Gelar Salat Gaib di DPRD Kota Malang

Jelang Putusan MK, Massa Berbaju Putih Gelar Salat Gaib di DPRD Kota Malang

Jatim | Selasa, 25 Juni 2019 | 17:59 WIB

Bukan Diracun, Peneliti UGM: Ratusan KPPS Meninggal karena Penyakit Jantung

Bukan Diracun, Peneliti UGM: Ratusan KPPS Meninggal karena Penyakit Jantung

News | Selasa, 25 Juni 2019 | 17:13 WIB

Putusan Sengketa Pilpres 27 Juni, Wapres JK: Saya Yakin Akan Aman

Putusan Sengketa Pilpres 27 Juni, Wapres JK: Saya Yakin Akan Aman

News | Selasa, 25 Juni 2019 | 17:03 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×