Suara.com - Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute (TII) Rifqi Rachman menilai perpolitikan di Indonesia saat ini tengah dihangatkan dengan perebutan kursi menteri yang dilakukan oleh sejumlah parpol pendukung pemenang Pilpres 2019.
Padahal, menurutnya parpol mesti mementingkan pemberian pendidikan politik kepada seluruh pihak untuk mengembalikan nilai-nilai demokrasi.
Rifqi menyinggung soal rekonsiliasi yang diharapkan bisa terjadi antara Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto sebagai kontestan Pilpres 2019. Namun, rekonsiliasi itu nyatanya hanya berbunyi soal kepentingan politik para elit.
"Persoalan polarisasi di masyarakat, sebagai ekses yang paling masif dari berlangsungnya pemilu kemarin, hanya disinggung oleh beberapa tokoh tanpa pemaparan lebih lanjut," kata Rifqi melalui keterangan tertulisnya pada Kamis (11/7/2019).
"Di sinilah seharusnya partai poltik mengambil peran melalui pendidikan politik, bukan hanya pada kadernya saja, namun masyarakat secara luas,” sambungnya.
Rifqi menilai pendidikan politik itu penting didapatkan masyarakat agar memahami nilai-nilai demokrasi. Berkaca dari banyaknya polarisasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, tentu diharapkan Rifqi, pendidikan politik dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk lebih rasional dalam memutuskan sikap politiknya.
Berbicara soal rekonsiliasi, Rifqi menilai alangkah baiknya jika pembahasannya bisa lebih fokus kepada program yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan.
Rifqi juga menekankan, apabila ada partai politik yang mau bergabung ke dalam bagian pemerintah harus memiliki visi dan misi yang sama untuk menghindar jadi bumerang untuk pemerintah itu sendiri.
Lebih lanjut, dia juga beranggapan jika partai politik tersebut bisa mengungkapkannya kepada publik supaya paham dengan tujuan parpol tersebut gabung dengan pemerintah adalah untuk memperjuangkan yang selama ini disuarakan rakyat.
"Publik berhak untuk memahami, keuntungan apa yang akan mereka dapatkan ketika satu parpol merapat ke barisan pemerintah," ujarnya.
"Jangan sampai keputusan parpol untuk bergabung dalam pemerintahan hanya didasari hasrat kekuasaan. Selain berbahaya, hal ini dapat dimaknai juga sebagai pengingkaran partai kepada masyarakat yang sudah banyak berkorban saat memberikan dukungan di pemilu kemarin,” tandasnya.
TERPOPULER
