Hilangkan Hak Pilih, Ketua dan 4 Anggota KPU Palembang Divonis Penjara

Reza Gunadha
Hilangkan Hak Pilih, Ketua dan 4 Anggota KPU Palembang Divonis Penjara
Lima komisioner KPU Palembang saat mendengar sidang putusan tindak pidana pemilu di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, Jumat. (12/7). [Antara News Sumsel/Aziz Munajar/19]

Vonis itu diberikan setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang menilai kelima anggota KPU tersebut bersalah melakukan tindak pidana pemilu.

Suara.com - Lima anggota KPU Palembang, Sumatera Selatan, divonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun serta denda masing-masing Rp 10 juta.

Vonis itu diberikan setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang menilai kelima anggota KPU tersebut bersalah melakukan tindak pidana pemilu.

"Kelima terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang menyebabkan orang lain kehilangan hak suaranya," kata Ketua Majelis Hakim Erma Sulatsri saat membacakan vonis, Jumat (12/7/2019).

Majelis hakim menilai, kekurangan surat suara di TPS-TPS saat Pemilu 2019 tanggal 17 April tidak bisa dilepaskan dari kewajiban KPU Palembang, yang memantau dan mendistribusikan surat suara meskipun KPU sudah melaksanakan sebagian rekomendasi Panwascam.

Selain itu, keputusan anggota KPU Palembang menolak pelaksanaan pemungutan suara lanjutan berdasarkan surat pernyataan, dipandang hakim sebagai niat untuk menghilangkan hak pilih orang lain.

Hak pilih warga yang dihilangkan adalah warga di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, di mana mereka sudah mendaftar di TPS namun tidak dapat memilih.

Vonis tersebut sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut kelima terdakwa dengan kurungan enam bulan, namun hakim berbeda pertimbangan mengenai pasal yang dikenakan.

Kelima terdakwa yakni Eftiyani (Ketua), Yetty Oktarina, Abdul Malik, Alex Barzili, dan Syafarudin Adam (anggota), didakwa JPU dengan Pasal 510 UU Nomor 7 Tahun 2017 subsider Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sedangkan hakim menjatuhkan dakwaan dengan Pasal 554 UU Nomor 7 Tahun 2017 subsider Pasal 55 ayat 1 KUHP. Hakim lebih mempertimbangkan kelima terdakwa dari sisi penyelenggaraan pemilu.

"Subjek hukum JPU adalah kepada tiap terdakwa, tapi hakim melihat lebih pada kelima terdakwa sebagai penyelenggara pemilu dengan hukuman pemberatan. Selain dari itu, antara dakwaan serta barang bukti JPU dan hakim sama," kata Jaksa Gakkumdu Kejari Palembang Kursula Dewi menanggapi putusan hakim seperti diberitakan Antara.

Sementara kelima terdakwa langsung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumsel.

"Kami akan uji lagi ke pengadilan tinggi, kami diberi jangka waktu tiga hari untuk menyiapkan semua berkas, maka dari itu kami akan baca dulu putusan hakim," ujar penasehat hukum kelima terdakwa, Rusli Bastari.

Pihaknya optimistis upaya banding kelima terdakwa akan membebaskan kelimanya dari tuntutan tindak pidana pemilu.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS