"Sebenarnya abrasi akibat ombak pantai di Selat Malaka itu sejak dulu. Ombak di Selat Malaka juga terkenal kuat sejak dulu. Nah, pertanyaannya kenapa sekarang abrasi semakin parah?" katanya.
Ia menjelaskan, inti dari semakin parahnya abrasi tersebut adalah perencanaan diterapkan pemerintah di pulau-pulau itu tidak adaptif. Ia mencontohkan, pemberian izin-izin perkebunan dan konsesi HTI di pulau berkontur gambut, seperti Pulau Rangsang, Rupat dan Bengkalis merupakan sumber utama masalah ancaman.
"Kita berikan perizinan akasia dan sawit di pulau-pulau. Seperti Pulau Padang, dijadikan hamparan akasia," kata laki-laki 39 tahun kerap keluar masuk pulau gambut itu.
Aktivitas perkebunan tersebut kerap diawali dengan pembuatan kanal dan pengeringan air sebelumnya membasahi gambut. Akibatnya, air di gambut menghilang. Saat musim kering rawan terbakar dan musim hujan banjir mengintai.
Pengeringan juga berdampak dengan penurunan tanah gambut. Sementara, ketika bagian hulu rusak, maka bagian hilir yaitu di pantai otomatis terdampak.
Gambut dan mangrove yang berada di bibir pantai pulau-pulau itu saling terkait. Tanahnya bersambungan. Air gambut menekan ke bawah kemudian ke hilir.
"Sudahlah dikeringkan, dibakar, kita tidak siap dengan kondisi itu," ujarnya.
Permasalahan kedua, tuturnya, saat pemerintah pusat membuat kebijakan penyelamatan pulau gambut, namun tidak mengikutsertakan warga lokal. Prayoto menjuluki dirinya sebagai anak jalanan karena sering keluar masuk lahan gambut mengaku kondisi itu membuat kebijakan tak berjalan dengan baik.
"Kebijakan pusat, mereka tidak melibatkan anak jalanan, yang tau lokasi yang tinggal di sana. Itu yang belum sampai di sana," tuturnya seraya mengatakan kebijakan antara pemerintah pusat dan warga lokal ibarat hubungan hamba dengan Tuhannya.
Ia berharap upaya penyelamatan pulau gambut dilakukan secara komprehensif, serta menyertakan masyarakat dan peneliti setempat sehingga ancaman tenggelamnya pulau Bengkalis dan sekitarnya bisa teratasi.
TERPOPULER
