Suara.com - Penggiat HAM asal Papua meminta pemerintah pusat untuk bertanggungjawab dengan nasib daripada pengungsi atas terjadinya baku tembak antara TNI - Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) daerah Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai kalau cukup pemerintah daerah yang mengevaluasi terkait dengan kondisi pengungsi di sana.
Menurutnya, semestinya pemerintah daerah yang mendata berapa warga setempat yang menjadi pengungsi.
"Yang harus mengevaluasi itu justru pemerintah daerah setempat, bupati, tidak perlu pusat, cukup bupati dan gubernur yang periksa berapa. Masa semua memeriksa jumlah pengungsi harus pusat yang ngitung, itu kelewatan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2019).
JK mengatakan, pemerintah daerah yang seharusnya bisa turun langsung lebih dini kepada warganya yang membutuhkan. Pemerintah pusat pun bisa memberikan bantuan kalau memang diperlukan.
Berbicara soal baku tembak yang terjadi di Nduga, JK menyebut kalau hal itu bukanlah konflik yang seperti dibayangkan orang pada umumnya. Akan tetapi KKB menyerang para aparat keamanan yang tengah menjaga pekerja pembangunan infrastruktur daerah.
JK mengatakan bahwa selalu ada upaya untuk membicarakan soal penyelesaian, namun hal itu belum menemukan titik terang. JK berharap ada penyelesaian secara damai.
"Tentu yang terbaik iyalah suatu penyelesaian yang damai. Tapi kalau tidak mau damai hanya menyerang tentara, tentara kan harus mesti membalas," tandasnya.
Baca Juga: Pemprov Papua Akan Mengecek Kabar Pengungsi Nduga yang Meninggal
