Suara.com - Ahli fotografi yang dihadirkan oleh calon anggota DPD RI petahana dari dapil NTB Farouk Muhammad, Priyadi Soefiyanto menyebut bahwa foto caleg Evi Apita Maya tergolong sebagai foto dokumenter yang dimanipulasi.
Hal itu disebutkan dalam keterangannya di sidang pembuktian sengketa hasil Pileg 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Kamis (25/7/2019). Dia menyebutkan bahwa pemohon menyepakati bahwa foto untuk caleg digolongkan sebagai foto dokumenter atau jurnalistik yang berdasar pada fakta yang tidak boleh dimanipulasi.
"Presentasi foto caleg harus mengikuti kaidah jurnalistik yang berlaku, artinya tidak diperbolehkan adanya manipulasi. Tapi setelah ditelaah foto tersebut tergolong sebagai manipulasi fotografi," ujar Priyadi.
Sementara itu, ahli hukum yang dihadirkan oleh pihak terkait, Juanda, menyebutkan bahwa edit foto tidak dilarang dalam peraturan perundangan terutama terkait dengan foto caleg.
"Dalam aspek hukum, saya membaca dan meneliti peraturan perundangan, tidak ada satu pun peraturan yang melarang adanya edit foto caleg, apalagi foto sendiri," tutur Juanda.
Selain itu, ahli menilai tidak ada signifikansi atau keterkaitan antara edit foto menjadi menarik dengan perolehan suara.
"Dan ini sulit untuk dibuktikan secara hukum apalagi kalau pendapat mengatakan bahwa seseorang memilih karena foto," ujar Juanda.
Calon anggota DPD RI petahana dari dapil NTB Farouk Muhammad mempersoalkan calon DPD peraih suara terbanyak Evi Apita Maya karena diduga menggunakan foto rekayasa di luar batas kewajaran sehingga tampak cantik dan menarik.
Dalam dalil permohonan, Farouk menyebut foto rekayasa hingga mengubah identitas termasuk pelanggaran administrasi.
Baca Juga: Digugat Caleg Petahana, MK: Evi Apita Lolos Bukan karena Editan Foto
Farouk juga mempersoalkan Evi Apita Maya secara sengaja memajang foto diri dengan logo DPD RI pada spanduk yang digunakan sebagai alat peraga kampanye padahal belum pernah menjabat sebagai anggota DPD sebelumnya.
Atas perbuatan itu, Evi Apita Maya disebut secara nyata mengelabui dan menjual lambang negara untuk menarik simpati rakyat NTB sehingga memperoleh suara terbanyak.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, Farouk meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan KPU tentang daftar calon tetap perseorangan anggota DPD.
