Suara.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, menyarankan pada presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak menjadikan kader partai pendukung Prabowo - Sandiaga di Pilpres 2019 lalu, masuk dalam Kabinet Indonesia Kerja jilid II.
Haris mengatakan jika ada politikus dari kubu oposisi yang masuk ke dalam kabinet maka akan menimbulkan rekam jejak yang buruk bagi Jokowi secara pribadi.
"Untuk periode kedua, Pak @jokowi mestinya bisa lebih percaya diri dalam membentuk kabinet. Tidak perlulah beliau memberi kesan hendak mengajak parpol yang kalah pilpres untuk masuk ke dalam pemerintah. Hal itu bukan hanya tidak baik bagi negeri ini, tapi juga tidak bagus untuk legacy Jokowi sendiri," cuitnya melalui aku @sy_haris seperti dikutip Suara.com, Jumat (26/7/2019).
Menurutnya, prinsip gotong royong yang dianut di Indonesia bukan berarti berada di dalam perspektif demokrasi yang sama karena setiap orang memiliki peran yang berbeda-beda.
"Perspektif gotong-royong dalam membangun bangsa tidak harus diartikan sebagai kerja bersama dalam gerbong atau koalisi politik yang sama. Bekerja bersama dalam gerbong politik masing-masing serta dalam posisi dan peran yg berbeda-beda saya kira lebih sehat bagi demokrasi kita," kata dia.
Diketahui, pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subanto dengan Jokowi pada Sabtu (23/6/2019) di MRT dan FX Senayan, serta pertemuan Prabowo dengan Megawati di Teuku Umar, Rabu (24/7/2019) banyak dinilai sebagai proses bagi-bagi kursi bukan rekonsiliasi.
Publik juga banyak berspekulasi dengan adanya kedua pertemuan tersebut menimbulkan perpecahan di kubu Koalisi Indonesia Kerja dengan adanya "pertemuan tandingan" antara Partai NasDem dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada hari yang sama.
Apalagi dalam pertemuan jamuan makan siang antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Anies sempat ada kata sepakat untuk mendukung Gubernur DKI itu maju sebagai Capres di Pilpres 2024 mendatang.
TERPOPULER
