Suara.com - Eks Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen disebut menyerahkan uang sebesar Rp 25 juta kepada seseorang bernama Tajudin.
Uang tersebut diberikan kepada Tajudin sebagai imbalan untuk memata-matai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Hal itu diungkapkan jaksa penuntut umum Fahtoni saat membacakan surat dakwaan dalam sidang perdana kasus kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019).
Fathoni mengatakan Kivlan Zen memberikan uang Rp 25 juta kepada Tajudin melalui Helmi Kurniawan alias Iwan untuk memantau pergerakan Wiranto dan Luhut.
"Saksi Helmi Kurniawan menyerahkan uang sebesar Rp 25 juta yang berasal dari terdakwa (Kivlan) kepada saksi Tajudin sebagai biaya operasional survei dan pemantauan guna memata-matai Wiranto dan Luhut Binsar Panjaitan," tutur Fahtoni.
Menurut Fahtoni, uang yang diberikan Kivlan Zen berasal dari Habil Marati. Habil dikatakan Fahtoni memberikan uang sebesar SGD 15 ribu kepada Kivlan Zen.
Kemudian Kivlan Zen pun meminta Helmi untuk menukarkan uang tersebut ke money changer dalam bentuk rupiah. Dari total uang sebesar Rp 151,5 juta tersebut yang telah ditukarkan, Kivlan Zen mengambil uang sebesar Rp 6,5 juta.
Sedangkan, sisanya yakni sebesar Rp 145 juta diserahkan kepada Helmi untuk membeli empat pucuk senjata api dan memantau pergerakan Wiranto dan Luhut dengan menyuruh Tajudin.
"Terdakwa (Kivlan Zen) memerintahkan saksi Helmi untuk menemui saksi Habil Marati dan berpesan apabila diberi uang oleh saksi Habil Marati agar dilaporkan kepada terdakwa," katanya.
- Kivlan Zen Terserang Strok di Tahanan
Baca Juga
Dalam kasus ini, Kivlan Zen didakwa memiliki empat pucuk senjata api dan 117 peluru ilegal. Kivlan Zen didakwa telah melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain itu, Kivlan Zen pun didakwa melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 56 Ayat 1 KUHP.
TERPOPULER
