Menlu Retno Sebut Pemerintah Papua Nugini Tak Dukung Referendum Papua Barat

Suara.com - Soal Referendum Papua Barat, Menlu Pastikan Pemerintah Papua Nugini Dukungan Kedaulatan NKRI

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengaku telah menjalin komunikasi dengan pemerintah Papua Nugini terkait adanya dukungan referendum terhadap Papua Barat.

Retno memastikan, pemerintah Papua Nugini mendukung Papua Barat berada di bawah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Sudah (komunikasi), posisi pemerintah Papua Nugini enggak berubah, dalam arti dia mendukung kedaulatan NKRI," kata Retno saat ditemui di sela-sela rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Rabu (11/9/2019).

Retno mengatakan, dukungan terhadap Papua Barat berada di bawah kekuasaan NKRI itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Papua Nugini. Bukan hanya itu, bahkan kata Retno, Menteri Luar Negeri Papua Nugini juga menyatakan hal yang sama.

"Dan itu disampaikan oleh perdana menteri dan menteri luar negeri mereka," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, ribuan orang Papua Nugini berbaris melalui Port Moresby untuk mengecam sikap rasis terhadap warga Papua di sejumlah daerah Indonesia, serta mendukung kebebasan Papua Barat, Selasa (10/9) kemarin.

Protes ini dipimpin langsung oleh dua gubernur Papua Nugini, yakni Gubernur Provinsi Oro Garry Jufa, dan Gubernur Port Moresby Powes Parkop.

Seperti diberitakan laman daring Radio New Zealand, aksi tersebut diorganisasikan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil setempat.

”Mereka menggelar demonstrasi solidaritas sesama bangsa Melanesia,” tulis Radio New Zealand.

Demonstran berbaris sembari mengutuk kasus-kasus rasis terhadap orang-orang Papua di kota-kota Indonesia yang memicu gelombang mobilisasi massa melintasi perbatasan dua negara.

Mereka juga menyerukan agar bangsa Papua Barat diberikan referendum kemerdekaan.

Radio New Zealand memperkirakan, lebih dari dua ribu orang ikut serta dalam rapat umum hari ini di Port Moresby.

Setidaknya, seperti dilaporkan Radio New Zealand, 10 orang tewas dan puluhan ditangkap di tengah represifitas pasukan keamanan Indonesia di dua provinsi Papua.