Suara.com - Peneliti Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati menilai, RUU KUHP justru mengembalikan masa dari reformasi ke zaman kolonial, atau saat Indonesia dijajah Belanda.
Tragis, karena awalnya, spirit pembuatan KUHP baru adalah untuk membuang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama yang merupakan warisan kolonial Belanda.
Maidina mancatat setidaknya ada 17 isu yang bermasalah dalam pasal RKUHP, mulai dari perlindungan perempuan, kepastian hukum, hingga kebebasan berpendapat di negara demokrasi.
"Kami dan publik tidak menolak punya KUHP baru, justru mendukung reformasi KUHP. Tapi yang harus jadi catatan, RKUHP harus mendukung ide Reformasi bukan kembali ke masa kolonial," kata Maidina dalam diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Jumat (20/9/2019).
Salah satu pasal kolonial menurut Maidina adalah Pasal 278 dan Pasal 279 draf RKUHP terkait warga yang bisa dipidana dengan denda kategori II atau maksimal Rp 10 juta, apabila unggas peliharaannya masuk ke pekarangan atau perkebunan orang lain.
"Nah itu kalau saya boleh gambarkan itu pasal masih ada d RKUHP, itu kan warisan kolonial Belanda, bunyinya cuma dimodifikasi saja di RKUHP dan dimasukkan di situ," ucapnya.
Selain itu, dia juga menyoroti pasal 432 dan 505 draf RKUHP terkait gelandangan yang terancam pidana tiga sampai enam bulan bui atau denda Rp 1 juta.
"Sebenarnya kalau dilihat itu sudah diserahkan administrasi ke daerah, itu diatur dalam aturan pemda. Jadi konsepnya itu masing-masing daerah administrasinya, bagamana mereka yang mengatur hal itu," katanya.
