Media Massa Tayangkan Demo Rusuh, Wapres JK Ingatkan Dampaknya

Dwi Bowo Raharjo, Ria Rizki Nirmala Sari

Rabu, 09 Oktober 2019 | 18:41 WIB
Media Massa Tayangkan Demo Rusuh, Wapres JK Ingatkan Dampaknya
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). (Foto dok. Setwapres)

Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berpesan kepada media massa untuk memperhatikan sebab akibat dalam melakukan penyiaran yang bersifat kontinu. Hal itu disampaikan JK ketika mengetahui bagaimana media massa khususnya televisi yang menyiarkan terus menerus peristiwa demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan di beberapa daerah di Indonesia.

JK mengungkapkan bahwa media massa juga harus memperhatikan norma dan etika ketika hendak menyiarkan suatu peristiwa. Ia mempertanyakan soal dampak dari penyiaran adanya kerusuhan yang terjadi saat demonstrasi mahasiswa beberapa waktu lalu.

"Contohnya tiap hari kita lihat saja, Sabtu malam menyiarkan demo, menyiarkan lempar-lempar batu. Apa itu memberikan mempunyai dampak apa siaran itu kalau (ditayangkan) terus menerus?," ujar JK dalam pidatonya sebelum membuka Rapat pimpinan (Rapim) KPI 2019 di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (9/10/2019).

Menurut JK, penayangan kasus kerusuhan terus menerus oleh media massa terutama televisi justru akan memancing orang untuk melakukan hal yang sama.

"Bisa menimbulkan dampak ikut-ikutan kepada yang lain. Itu berarti etik siaran kita harus diperbaiki. Siarannya tidak salah tapi efeknya," ujarnya.

Menurut JK, media memiliki tiga fungsi yakni sebagai saluran informasi, pendidikan, dan hiburan. Ketika media massa keluar dari tiga fungsi tersebut, maka sudah semestinya dihentikan.

Ia juga sempat menyinggung bagaimana media berlomba-lomba untuk membuat program horor. Kalau semua membuat program horor dengan intens, justru nantinya akan mengubah perspektif orang yang menonton.

"Jadi seperti bisa mengajak anak-anak atau orang-orang untuk berpikir tidak logis. Percaya kepada jin-jin seperti itu," tuturnya.

Oleh karena itu, JK berpesan kepada media massa di Indonesia untuk bisa mengingat adanya etika dan norma yang dipegang dalam menyiarkan program.

baca juga

"Normanya tentu tidak (ada dalam) aturan mengatakan itu tapi etikanya jangan memperlihatkan kekerasan yang berlebihan," tandasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Di Hadapan Wapres JK, KPI Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan

Di Hadapan Wapres JK, KPI Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan

News | Rabu, 09 Oktober 2019 | 18:28 WIB

Buka Rapim KPI, Wapres JK Ingatkan soal Objektivitas

Buka Rapim KPI, Wapres JK Ingatkan soal Objektivitas

News | Rabu, 09 Oktober 2019 | 17:39 WIB

Temui JK, TNP2K: 1 Persen Orang Indonesia Menguasai 50 Persen Aset Nasional

Temui JK, TNP2K: 1 Persen Orang Indonesia Menguasai 50 Persen Aset Nasional

News | Rabu, 09 Oktober 2019 | 15:45 WIB

JK Gambarkan Kesenjangan Si Kaya dan Si Miskin di Jakarta Paling Jelas

JK Gambarkan Kesenjangan Si Kaya dan Si Miskin di Jakarta Paling Jelas

News | Rabu, 09 Oktober 2019 | 14:11 WIB

Terkini

Menag Perketat Syarat Jadi Kyai dan Pesantren Usai Marak Kasus Pelecehan

Menag Perketat Syarat Jadi Kyai dan Pesantren Usai Marak Kasus Pelecehan

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 12:48 WIB

Uang yang Disita KPK dari Bupati Kuansing Ternyata Bagian dari 'Kembalian' Menhut Raja Juli

Uang yang Disita KPK dari Bupati Kuansing Ternyata Bagian dari 'Kembalian' Menhut Raja Juli

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 12:38 WIB

TNI Jaga Rumah Jampidsus, Pengamat Nilai Batas Ranah Sipil dan Militer Mulai Kabur

TNI Jaga Rumah Jampidsus, Pengamat Nilai Batas Ranah Sipil dan Militer Mulai Kabur

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 12:27 WIB

Santri Korban Pembakaran di Ponpes Lombok Alami Trauma Berat, Sering Teriak dan Halusinasi

Santri Korban Pembakaran di Ponpes Lombok Alami Trauma Berat, Sering Teriak dan Halusinasi

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 12:26 WIB

Misteri Harta Jampidsus Febrie: LHKPN Rp18 M vs Temuan Emas 74 Kg di Rumah Sentul City

Misteri Harta Jampidsus Febrie: LHKPN Rp18 M vs Temuan Emas 74 Kg di Rumah Sentul City

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 12:19 WIB

Tak Lagi Berbasis Latihan Kemiliteran, Pelatihan SPPI Kini Lebih Humanis

Tak Lagi Berbasis Latihan Kemiliteran, Pelatihan SPPI Kini Lebih Humanis

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 12:13 WIB

Kesaksian Orang Dalam Cafe deClan: Ada Perdebatan Sebelum Polisi Bongkar Ruang Rahasia

Kesaksian Orang Dalam Cafe deClan: Ada Perdebatan Sebelum Polisi Bongkar Ruang Rahasia

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 12:08 WIB

Qodari: Tarif Listrik Harusnya Naik, tapi Pemerintah Menjaga Daya Beli Masyarakat

Qodari: Tarif Listrik Harusnya Naik, tapi Pemerintah Menjaga Daya Beli Masyarakat

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07 WIB

Muncul Rumor Dua Jenderal Ikut Geruduk Polda Metro Jaya, TNI Buka Suara

Muncul Rumor Dua Jenderal Ikut Geruduk Polda Metro Jaya, TNI Buka Suara

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 11:54 WIB

Qodari: Pemilihan Logo HUT ke-81 RI Cerminkan Perhatian Pemerintah dalam Hormati Pilihan Publik

Qodari: Pemilihan Logo HUT ke-81 RI Cerminkan Perhatian Pemerintah dalam Hormati Pilihan Publik

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 11:52 WIB

×