REGIONAL:
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak menjawab saat ditanya rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi cuma senyum menanggapi pertanyaan wartawan.
Pasalnya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi setelah disahkan, otomatis akan berlaku pada Kamis 17 Oktober 2019 esok. Jokowi yang berdiri diantara Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah tak menjawab pertanyaan awak media.
"Perppu KPK pak, Pak UU KPK kan akan berlaku besok pak 30 hari setelah disahkan akan berlaku besok," tanya awak media kepada Jokowi.
Jokowi pun tak menjawab pertanyaan awak media dan hanya tersenyum.
Melihat pertanyaan yang dilontarkan awak media, Bambang dan Basarah langsung meminta awak media untuk menanyakan soal pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Minggu 20 Oktober 2019.
"Tanya soal pelantikan dong," kata Bambang dan Basarah.
Mulanya, Jokowi menjawab pertanyaan awak media apakah ada syukuran dengan relawan. Jokowi mempersilahkan jika para pendukungnya ingin menggelar syukuran usai pelantikannya.
"Ya kalau mau syukuran juga tidak apa-apa, kan syukur," kata Jokowi.
Ketika ditanya apakah ada arak-arakan usai pelantikan, Jokowi mengaku belum mengetahuinya.
"Belum tahu, kalau mau arak-arakan juga nggak apa-apa ada arak-arakan," ucap Jokowi.
KPK Lumpuh
Jaringan Anti Korupsi (JAK) Yogyakarta menuntut Presiden Joko Widodo (jokowi) untuk segera menerbitkan Perppu dalam menyikapi pengesahan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penerbitan perppu ini sangat mendesak diterbitkan karena tiga hari lagi, tepatnya 17 Oktober 2019 besok revisi UU KPK akan efektif berlaku walau tanpa tandatangan Presiden.
"Kami meminta Presiden untuk segera menerbitkan perppu KPK demi menyelamatkan fungsi KPK dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Oce Madril di kantornya, Senin (14/10/2019).
Menurut Oce, penerbitan Perppu tersebut sebagai bentuk komitmen Presiden dalam memenuhi janjinya dalam pemberantasan korupsi. Apalagi RUU KPK alih-alih menguatkan justru melemahkan kinerja lembaga antirasuah tersebut.
Melalui RUU tersebut, KPK tidak bisa mandiri menjalankan fungsi-fungsinya. Bila dibiarkan maka RUU tersebut akan melumpuhkan KPK karena tidak independen.
TERPOPULER
