Ketua DPR Papua: Jokowi Bolak-balik Datang Tapi Tak Selesaikan Masalah

Suara.com - Presiden Jokowi yang kerap melakukan kunjungan ke Papua dianggap tak pernah bisa menyelesaikan akar masalah wilayah tersebut.

Ketua DPR Papua Yunus Wonda mengatakan, dalam lima tahun terakhir, Presiden Jokowi kerap bolak-balik ke Papua.

Tapi dia menyayangkan, tak ada satu pun masalah yang dituntaskan pascakunjungan Jokowi. Contohnya, hingga kekinian, kekerasan terhadap warga Papua terus terjadi.

Salah satu sumber masalah, kata Yunus, tak adanya dialog dua arah antara presiden dan masyarakat dan tokoh Papua.

Seharusnya, kata dia, presiden memanfaatkan kunjungan itu untuk mendengarkan langsung permasalahan Papua dari masyarakat.

“Kami berharap, ada ruang untuk masyarakat dan para tokoh masyarakat menyampaikan seperti apa persoalan Papua yang sebenarnya. Akan tetapi yang kami ikuti selama ini, tidak seperti itu. Kesempatan presiden duduk bersama masyarakat dan para tokoh adat, tokoh agama dan lainnya, agar presiden bisa mengambil satu kesimpulan dari semua yang beliau dengar langsung dari masyarakat,” kata Yunus Wonda, seperti dikutip Suara.com dari Jubi.co.id, Selasa (29/10/2019).

Wonda mengatakan , kalau Jokowi hanya datang untuk meresmikan infrastruktur tanpa berdialog, maka masalah Papua tak bakalan selesai.

Apalagi, belum lama ini warga berbagai kabupaten/kota di Papua menghadapi berbagai masalah.

“Sebenarnya kami berharap presiden hadir memberikan penguatan kepada masyarakat Papua. Kami ingin ke depan, dalam kunjungannya ke Papua, presiden menyiapkan ruang duduk bersama masyarakat. Kalau hanya hadir meresmikan kemudian kembali, saya pikir tidak menyelesaikan masalah Papua,” ucapnya.

Yunus Wonda juga berharap, Presiden Jokowi tidak percaya begitu saja ketika ada pihak yang mengatasnamakan orang Papua ke Jakarta bicara masalah daerahnya.

Ia memastikan, orang Papua tidak pernah mengakui kelompok-kelompok tersebut sebagai perwakilan mereka.

“Kalau selama ini mendengar laporan pihak yang ke pusat mengatasnamakan Papua, itu kan sebenarnya hanya membawa kepentingan pribadi. Bukan kepentingan rakyat. Tidak akan menyelesaikan masalah di Papua,” katanya.