REGIONAL:
Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menanggapi tudingan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut dirinya mencari panggung. William menegaskan bahwa ia dan partainya tidak mencari sensasi.
Hal ini disampaikan William dalam video Youtube Ruhut P Sitompul yang diunggah pada Minggu (3/11/2019).
Ruhut bertanya kepada William, "Dari hati kau yang paling dalam, kau dibilang anak baru, cari panggung, gimana tanggapan kau dengan kritisi Anies Baswedan?"
William menjawab tudingan itu. Ia merasa dirinya hanya menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD yang punya fungsi pengawasan dan budgeting.
"Saya ini cuma melaksanakan sumpah jabatan saya. Sebagai anggota DPRD memang tugas saya mengawasi dan ketika ada anggaran-anggaran yang aneh, saya sebagai bawahannya rakyat, yang dipilih rakyat saya harus teriak dong. Karena itu uang rakyat bukan uang saya," ucap pria yang berusia 23 tahun ini.
Ia menyebut dirinya dan PSI tidak mencari sensasi dengan mengungkap kontroversi anggaran RAPBD DKI Jakarta tersebut.
"Orang sudah bersurat dari bulan Agustus tapi sampai sekarang belum ditanggap-tanggapi. Jadi kami enggak mau cari sensasi juga," imbuhnya.
William mengaku telah memberikan surat kepada pemerintah DKI Jakarta agar anggaran RAPBD segera diunggah ke situs resminya.
"Kami, PSI itu sebenarnya sudah bersurat ke Bapeda dan Pak Gubernur agar APBD diunggah ke website, itu awal bulan Agustus. Lalu tiba-tiba tanggal 11 Oktober diunggah itu bang RAPBD 2020, tetapi sore harinya langsung di-take down," cerita William.
Berdasarkan ceritanya, data RAPBD ini masih ada di website, sebab yang dihapus hanya tombol "2020" di situs. Inilah yang menyebabkan William bisa mengakses RAPBD 2020 tersebut.
Kontroversi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta mulai menjadi sorotan saat William menemukan anggaran aneh pembelian lem Aibon senilai Rp82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
William mengungkap hal itu ke media sosial hingga viral. Setelah banyak yang me-retweet cuitan itu, William pun membongkar satu per satu anggaran mencurigakan Pemprov DKI Jakarta.
Misalnya anggaran pengadaan alat tulis kantor (ATK) pulpen Disdik DKI Jakarta sebesar Rp123,8 miliar, pengadaan jasa influencer Rp5 miliar, anggarkan Rp121 miliar lebih untuk pengadaan komputer/PC dan anggaran sebesar Rp166,2 miliar untuk pembangunan septic tank komunal.
TERPOPULER
