FPI Klaim Dapat Surat Rekomendasi Izin Ormas dari Kemenag Era Lukman Hakim

Chandra Iswinarno | Stephanus Aranditio
FPI Klaim Dapat Surat Rekomendasi Izin Ormas dari Kemenag Era Lukman Hakim
Ketua Umum FPI Sobri Lubis (tengah). [Suara.com/Stephanus Aranditio]

Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman membenarkan jika Kemenag telah memberikan rekomendasi kepada FPI.

Suara.com - Ketua Umum Front Pembela Islam Sobri Lubis mengklaim mendapat rekomendasi perpanjangan izin organisasi masyarakat FPI dari Menteri Agama terdahulu, Lukman Hakim Saefudin sebelum diganti Fachrul Razi.

"Enggak ada masalah. Sudah rapi semuanya sudah enggak ada masalah, rekomendasi Kemenag sudah kita dapat. Sudah lama sejak menteri yang lalu. menteri yang lalu Pak Lukman. Lengkapnya sama Munarman," kata Sobri di DPP FPI, Senin (11/11/2019).

Saat diklarifikasi, Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman membenarkan jika Kemenag telah memberikan rekomendasi kepada FPI.

Munarman mengklaim dengan surat rekomendasi Kemenag tersebut maka permasalahan izin FPI sebagai ormas sudah selesai dan tidak memerlukan izin.

"Enggak ada izin. Anda baca di undang-undang, kita sudah punya rekomendasi dari Kemenag, sudah di tangan kita," jelasnya.

Rekomendasi Kemenag tersebut menjadi dasar FPI untuk tidak memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar atau SKT nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 yang sudah tidak berlaku sejak 20 Juni 2019.

"Jadi tidak ada persoalan soal pendaftaran karena undang-undang kita dan dikuatkan dengan putusan MK, ormas tidak memerlukan pemerintah sekarang, bukan izin," tegasnya.

Putusan MK yang dimaksud Munarman ialah putusan MK bernomor 82/PUU-XI/2013. Putusan tersebut berisi soal perkara Pengujian UU Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terhadap UUD 1945.

Pemohon uji materi (judicial review) tersebut dilakukan oleh PP Muhammadiyah yang diwakili Din Syamsuddin selaku Ketua Umum dan Abdul Muti selaku Sekretaris Umum yang menjabat saat itu.

Salah satu dalil yang diajukan pemohon ialah pengujian pembedaan ormas di lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 UU 17/2013.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan menteri agama yang baru, Fachrul Razi. Sebelumnya mantan wakil panglima TNI ini mengatakan masalah izin FPI yang belum diperpanjang itu sudah masuk ke ranah hukum.

"Enggak, itu kalau FPI urusan hukum. Nanti secara hukum mau diperpanjang atau enggak kan izinnya sudah habis," ujar Fachrul di Kementerian Koordinator PMK, Jakarta pada Kamis (31/10/2019).

Ketika ditanya soal Kemenag yang memiliki peran untuk memberikan rekomendasi kepada FPI, Fachrul mengaku tidak akan memberikan rekomendasi soal khilafah.

"Kalau ditanya saya rekomendasi, khilafah tidak ada,” ucap dia.

Awak media kembali menanyakan soal apakah Kemenag tidak akan memberikan rekomendasi kepada FPI, Fachrul tak menjawab secara jelas. Ia mengatakan Kemenag akan memberikan rekomendasi secara umum.

"Kami enggak sebut satu per satu dong, kami secara umum saja. Kami merekomendasi secara umum,” katanya.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS