Suara.com - Koalisi Pejalan Kaki (KPK) mengkritisi soal pembongkaran jalur sepeda yang baru dibuat di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diingetkan agar tidak membuat perencanaan yang asal-asalan.
Koordinator KPK, Alfred Sitorus mengaku setuju dengan pembongkaran tersebut jika memiliki tujuan yang positif. Namun ia mempertanyakan perencanaan awal soal desain fasilitas pedesterian itu.
"Kalau kami melihat dari sisi perencanaan awalnya itu kok ini jangan dibuat ngasal kalau perencanaan itu," ujar Alfred saat dihubungi, Rabu (20/11/2019).
Menurut Alfred, jika dari awal Pemprov memiliki perencanaan yang matang soal penataan jalur sepeda dan trotoar di lokasi itu, maka bongkar pasang tidak akan terjadi. Sementara pembongkaran ini menunjukan Pemprov tidak memiliki rencana jangka panjang soal itu.
"Jangan sampai ini jadi polemik di publik baru dibangun sudah dibongkar lagi, berarti apa yang terjadi bahwa perencanaannya ngaco gitu," jelasnya.
Karena itu ia meminta agar Pemprov menyampaikan rancangan jalur sepeda, trotoar dan fasilitas pedesterian yang integrasi lainnya. Ia menganggap pembongkaran tanpa adanya sosialisasi soal rancangan yang jelas hanya akan menimbulkan polemik.
"Kalau memang harus ada yang keliru, sampaikan saja ke publik bahwa perencanaan di awal ada yang keliru, kan gak masalah kalau koreksi itu kan gak masalah," pungkasnya.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta buka suara soal pembongkaran jalur sepeda yang baru jadi di Jalan Diponegoro, Cikini, Jakarta Pusat. Dishub jalur itu sudah dibuat sejak tahun 2017.
Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo mengatakan akan membuat lagi jalur sepeda setelah dibongkar. Jalur tersebut juga menjadi bagian fase satu trek sepeda di Jakarta yang dibangun sepanjang 63 km.
"Jadi di Cikini itu adalah jalur sepeda yang sudah dibangun sebelumnya, sebelum 2017, tapi sekarang ada revitalisasi trotoar," ujar Syafrin di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (19/10/2019).
TERPOPULER
