Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mengupayakan cara lain agar program rumah DP 0 rupiah tetap berjalan meski anggarannya dipangkas dari Rp 2 triliun menjadi Rp 500 miliar. Salah satu caranya adalah dengan menggandeng pihak swasta.
Kepala Unit Fasilitas Pemilikkan Rumah Sejahtera (UFPRS) Dzikran Kurniawan mengatakan akan membuat skema pembayaran yang lebih kreatif untuk menyiasati pemotongan anggaran ini. Menurutnya kolaborasi dengan swasta atau perbankan, maka masalah anggaran bisa teratasi.
"Yang penting masyarakat tetap men-support, kita akan optimalkan dana ini lewat kolaborasi. Bisa dari pihak swasta ataupun perbankan," ujar Dzikran, kepada wartawan, Kamis (29/11/2019).
Dzikran mengatakan, ada kemungkinan pihak Pemprov tidak lagi bisa menanggung pinjaman uang muka pembelian rumah. Namun dengan menggandeng perbankan, maka bisa dibuat skema pembayaran yang tidak akan membebankan biaya uang muka ke masyarakat.
"Maka kalau nanti kebutuhannya banyak, dana Rp 500 miliar ini bisa kita blend dengan pihak perbankan nanti, atau pihak-pihak lainnya," jelasnya.
Untuk masyarakat yang masih berminat untuk ikut program rumah DP 0 rupah diminta untuk tidak khawatir. Ia menyebut pembangunan rumah akan terus berjalan dengan sistem pembayaran yang nantinya juga tidak akan berubah.
"Karena ini kan masalah skenario finansial jangka pendek saja yang Rp 500 miliar ini, jangka panjangnya nanti InsyaAllah bisa kita recover. Yang penting masyarakat jangan ragu tetap daftar," pungkasnya.
Sebelumnya, Anggaran untuk program yang digadang-gadang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipangkas DPRD DKI hingga dua kali. Sekarang dana untuk menjalankan program itu hanya tersisa Rp 500 miliar.
Anggaran itu diajukan oleh Badan usaha Milik Negara (BUMD) Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Mata anggaran yang diajukan adalah untuk Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR).
Ketua fraksi PDI-P di DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan pada pembahasan awal, anggaran yang diajukan sebesar Rp 2 triliun. Namun dalam rapat komisi pembahasan anggaran, nilainya dipangkas menjadi Rp 1 triliun.
"Pinjaman daerah (untuk FPPR) tadinya Rp 2 triliun, kemudian turun menjadi Rp 1 triliun dan akhirnya disepakati Rp 500 miliar," ujar Gembong kepada wartawan, Kamis (28/11/2019).
TERPOPULER
