PKS Setuju Pansus Jiwasraya, Tengku Zul: Lihat Partai yang Tak Mendukung

Reza Gunadha, Husna Rahmayunita

Senin, 30 Desember 2019 | 14:03 WIB
PKS Setuju Pansus Jiwasraya, Tengku Zul: Lihat Partai yang Tak Mendukung
Kantor Jiwasraya di Jakarta. [Suara.com/Oke Atmaja]

Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain mendukung usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) Jiwasraya, seperti yang diserukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lewat Twitter.

Dukungan tersebut disampaikan Tengku Zul sabagai tanggapan atas cuitan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini yang mengatakan PKS sepakat mendesak DPR untuk membentuk Pansus Jiwasraya.

Jazuli menilai, dengan adanya tim tersebut, kasus Jiwasraya yang tak menunaikan polis kepada nasabah bisa dungkap secara transparan.

"Sepakat Fraksi PKS setuju bentuk pansus, biar terang benerang siapa yang telah mengambil dan menerima cipratan uang milik masyarakat yang telah susah payah ikut bergabung di asuransi JS ini," cuit Jazuli Juwaini, seperti dikutip Suara.com, Senin (30/12/2019).

Terkait pernyataan tersebut, Tengku Zul megapresiasi usulan PKS dan mengaku penasaran dengan partai yang tak mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya.

"PKS setuju pembentukan Pansus Jiwasraya agar siapa saja yang kecipratan duit korupsi itu bisa dibeberkan dan dihukum. Bravo PKS. Salut...! Kita lihat Partai apa saja yang tidak mendukung Pansus Rampok raksasa dengan duit haram (versi Jaksa Agung) 31 trilyun ini," cuit Tengku Zul.

PKS dukung bentuk Pansus Jiwasraya. (Twitter/@JazuliJuwaini)
PKS dukung bentuk Pansus Jiwasraya. (Twitter/@JazuliJuwaini)

Lewat cuitan selanjutnya, Tengku Zul pun menyinggung kasus Jiwasraya yang disebut muncul sejak pemerintahan 10 tahun lalu atau era Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Tengku Zul pendapat tersebut tidak masuk akal. Sebab, permasalahan nasabah yang tidak menerima polis baru terkuak di tahun 2018, tidak di tahun sebelumnya.

Ia pun mengingatkan, Menteri Keuangan di zaman SBY dan Jokowi adalah orang yang sama, sehingga tidak layak untuk menyalahkan pemerintahan sebelumnya.

baca juga

"Mulai ada gerakan menyalahkan rezim sebelumnya atas kasus Jiwasraya? Sekedar mengingatkan: Apakah gagal bayar uang nasabah mulai muncul tahun 2016, 2017? Apakah investasi besar yang dinilai bermasalah mulai tahun 2018? Pada rezim sebelumnya, Menteri Keuangannya adalah orang yang sama...," kata Tengku Zul.

Cuitan Tengku Zul soal PKS dukung bentuk Pansus Jiwasraya. (Twitter/@ustadztengkuzul)
Cuitan Tengku Zul soal PKS dukung bentuk Pansus Jiwasraya. (Twitter/@ustadztengkuzul)

Untuk diketahui, Presiden Jokowi menyebut persoalan keuangan yang dialami Jiwasraya sudah terjadi lebih dari 10 tahun dan bukanlah masalah yang ringan.

Sementara Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengakui tidak akan sanggup membayar polis nasabah yang mencapai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo mulai Oktober-Desember 2019 (gagal bayar). Kesulitan keuangan ini disebabkan kesalahan investasi yang dilakukan oleh manajemen lama Jiwasraya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kasus Gagal Bayar Jiwasraya, Kejagung Periksa Dua Orang Saksi

Kasus Gagal Bayar Jiwasraya, Kejagung Periksa Dua Orang Saksi

News | Senin, 30 Desember 2019 | 13:32 WIB

Usul Bentuk Pansus Jiwasraya, Andi Arief Sebut Tak Ingin Jatuhkan Jokowi

Usul Bentuk Pansus Jiwasraya, Andi Arief Sebut Tak Ingin Jatuhkan Jokowi

News | Senin, 30 Desember 2019 | 10:13 WIB

Kenalkan Riza Patria Sebagai Cawagub, Gerindra: Dia Paham Soal Jakarta

Kenalkan Riza Patria Sebagai Cawagub, Gerindra: Dia Paham Soal Jakarta

News | Minggu, 29 Desember 2019 | 20:04 WIB

Kasus Jiwasraya, Demokrat Tantang Ketua KPK Firli Bahuri Turun Tangan

Kasus Jiwasraya, Demokrat Tantang Ketua KPK Firli Bahuri Turun Tangan

News | Minggu, 29 Desember 2019 | 13:55 WIB

Terkini

Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal

Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal

News | Senin, 06 Juli 2026 | 22:15 WIB

WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta

WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta

News | Senin, 06 Juli 2026 | 21:40 WIB

Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?

Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?

News | Senin, 06 Juli 2026 | 21:35 WIB

Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang

Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang

News | Senin, 06 Juli 2026 | 21:27 WIB

Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan

Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan

News | Senin, 06 Juli 2026 | 20:57 WIB

Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!

Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!

News | Senin, 06 Juli 2026 | 20:55 WIB

Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite

Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite

News | Senin, 06 Juli 2026 | 20:48 WIB

Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan

Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan

News | Senin, 06 Juli 2026 | 20:42 WIB

Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan

Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan

News | Senin, 06 Juli 2026 | 19:58 WIB

Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM

Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM

News | Senin, 06 Juli 2026 | 19:42 WIB

×