Suara.com - Kaukus untuk Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI) menilai negara belum sepenuhnya melindungi kebebasan akademik di dalam kehidupan kampus sepanjang tahun 2019. Kasus-kasus persekusi, ancaman drop out, pengekangan pers mahasiswa hingga pembunuhan terhadap akademisi masih banyak terjadi.
Koordinator Sekretariat KKAI Herlambang P. Wiratraman mengatakan seharusnya negara wajib melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi.
“Represi terhadap kebebasan akademik masih terjadi,” kata Herlambang melalui keterangan tertulisnya, Selasa (31/12/2019).
Herlambang mengatakan ada enam model kasus represi kebebasan akademik yang dominan terjadi sepanjang 2019, diantaranya; terbunuhnya mahasiswa massa aksi, persekusi, ancaman pembunuhan, kriminalisasi, gugatan tidak wajar (SLAPP/Strategic Lawsuit Against Public Participation), pembubaran pers mahasiswa, skorsing terhadap mahasiswa.
Dia mencontohkan salah satu bentuk persekusi terhadap akademisi adalah penangkapan dan ancaman pembunuhan terhadap Robertus Robert karena berorasi dalam aksi kamisan medio Maret 2019 lalu.
“Dan kasus dosen Unsyiah Banda Aceh Dr. Saiful Mahdi dan dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Ramsyiah yang dipidana dengan UU ITE karena mengkritik kebijakan kampus,” ujar Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga itu.
Kedua, pembubaran Suara USU (Universitas Sumatera Utara), larangan terbit kepada Balairung (UGM) dan pembubaran LPM Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) menjadi bukti nyata pengekangan terhadap pers mahasiswa.
Ketiga, pembungkaman aksi mahasiswa dalam demostrasi Reformasi Dikorupsi pada September 2019 dengan cara skorsing yang dilakukan oleh beberapa rektor universitas terkemuka di Yogyakarta seperti UGM, UIN Sunan Kalijaga, UNY, UKDW, dan USD.
“Bahkan, sebenarnya Jokowi terang-terangan meminta Menristekdikti redam demo mahasiswa,” kata Herlambang.
Baca Juga: Rancang Kerusuhan, Dosen IPB Dkk Tunggangi Demo Mahasiswa di DPR
Tak hanya Mahasiswa, pembungkaman gerakan Reformasi Dikorupsi ini juga menyasar para akademisi yang mendorong Petisi Penolakan Revisi UU KPK, dan mendukung pergerakan mahasiswa dalam menolak Revisi UU KPK, RKUHP, dan sejumlah undang-undang lainnya.
Puncaknya, kebebasan akademis berduka atas meninggalnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO), Randi dan Yusuf dalam aksi Reformasi Dikorupsi di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Tak berhenti sampai disitu, diskriminasi rasial juga dialami mahasiswa Papua dan Papua Barat baik saat berunjuk rasa di Malang maupun ketika berada di Asrama Surabaya yang berujung konflik pecah di beberapa titik di Papua.
Oleh Karena itu, KKAI mendorong pemerintah, aparat penegak hukum, termasuk manajemen pendidikan tinggi bisa menghormati dan melindungi kebebasan akademik.
“Sebab tidak ada ilmuwan mampu mengembangkan proses saintifikasi secara baik, termasuk kampus berkompetisi secara luas di level dunia tanpa jaminan kebebasan akademik,” tegas Herlambang.
