Plt Gubernur Kepri Usul Natuna jadi Provinsi, Kemendagri: Tidak Bisa

Agung Sandy Lesmana, Stephanus Aranditio

Rabu, 08 Januari 2020 | 13:56 WIB
Plt Gubernur Kepri Usul Natuna jadi Provinsi, Kemendagri: Tidak Bisa
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik. (Suara.com/Stephanus Aranditio).

Suara.com - Kementerian Dalam Negeri menanggapi usulan dari Pelaksana Tugas Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto yang meminta Kabupaten Natuna dijadikan sebagai provinsi agar pengawalan wilayah perairan lebih terjamin.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengapresiasi usulan Isdianto tersebut sebagai semangat untuk mengamankan sumber daya alam di Natuna dari klaim pihak asing.

"Itu hak seseorang (buat usulkan). Hanya saja Pak, Bu Bupati, tentu semangatnya bagus. Yakni ingin agar optimalissasi peran natuna," kata Akmal saat ditemui di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Namun, menurut Akmal hal itu sulit terealisasi sebab tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Tetapi, UU tidak memungkinkan itu. Saya katakan dalam undang-undang, pada pasal 31-56 undang-undang 23 ada syarat-syarat minimal ada lima daerah kabupaten kota. Dan itu kelimanya harus berumur lima tahun," jelasnya.

Dia menyebut, saat ini Kepri memiliki 5 kabupaten dan 2 kota administrasi, jika Kabupaten Natuna yang berada di sisi utara memekarkan diri dari Kepri maka dampaknya Kepri akan kekurangan wilayah.

"Nah Kepri kan daerahnya cuma 7. Kalau jadi daerah otonom abis nanti daerah itu. Maka usulan itu kurang realistis. Tetapi semangatnya kami realisasi," ucapnya.

Sebelumnya, Isdianto mengatakan ide untuk menjadikan Natuna sebagai kawasan khusus itu muncul setelah nelayan China yang dikawal "coast guard" mencuri ikan di daerah tersebut. Ide itu lebih baik dibanding mendorong Natuna dimekarkan menjadi provinsi.

"Memang harus ada terobosan yang baik dan tepat untuk Natuna agar lebih maju dan masyarakatnya sejahtera. Kawasan khusus Natuna perlu direalisasikan," ujarnya di Tanjungpinang, Selasa (7/1/2020).

baca juga

"Saya akan sampaikan kepada pemerintah pusat," sambungnya.

Menurut dia, Natuna layak ditetapkan sebagai kawasan khusus karena memiliki karakteristik yang secara umum berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Natuna merupakan kabupaten yang memiliki banyak pulau, dan sejumlah pulau merupakan titik koordinat batas wilayah Indonesia dengan berbagai negara.

Kondisi sumber daya alam seperti cadagan migas yang melimpah juga menjadi alasan Natuna perlu mendapat perhatian khusus untuk kepentingan bangsa dan negara. Perairan Natuna juga memiliki ikan yang sangat banyak sehingga kerap menjadi sasaran para nelayan asing.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

9 Sekjen Partai Bertemu Mendagri, PPP Sebut Tiga Agenda Pembahasan

9 Sekjen Partai Bertemu Mendagri, PPP Sebut Tiga Agenda Pembahasan

News | Rabu, 08 Januari 2020 | 10:42 WIB

Jelang Pilkada Serentak, Mendagri Tito Kumpulkan 9 Sekjen Parpol Pagi Ini

Jelang Pilkada Serentak, Mendagri Tito Kumpulkan 9 Sekjen Parpol Pagi Ini

News | Rabu, 08 Januari 2020 | 08:21 WIB

Ini Respons Istana soal Adanya Usulan Natuna jadi Provinsi

Ini Respons Istana soal Adanya Usulan Natuna jadi Provinsi

News | Minggu, 05 Januari 2020 | 00:30 WIB

Polemik Izin perpanjangan FPI, Jubir FPI Sebut Nama Ali Mochtar Ngabalin

Polemik Izin perpanjangan FPI, Jubir FPI Sebut Nama Ali Mochtar Ngabalin

News | Selasa, 31 Desember 2019 | 15:02 WIB

Kepala PPATK Mendadak Temui Mendagri, Bahas Uang Kasino?

Kepala PPATK Mendadak Temui Mendagri, Bahas Uang Kasino?

News | Jum'at, 20 Desember 2019 | 11:39 WIB

Penetapan RAPBD Telat, Pemprov DKI Belum Tentu Disanksi Tak Gajian

Penetapan RAPBD Telat, Pemprov DKI Belum Tentu Disanksi Tak Gajian

News | Rabu, 04 Desember 2019 | 16:00 WIB

Telat Serahkan RAPBD, Kemendagri Ultimatum Anies Lewat Surat

Telat Serahkan RAPBD, Kemendagri Ultimatum Anies Lewat Surat

News | Rabu, 04 Desember 2019 | 05:35 WIB

DPR: Jika AD/ART Ada Pasal yang Kabur, Pemerintah Tanya Langsung ke FPI

DPR: Jika AD/ART Ada Pasal yang Kabur, Pemerintah Tanya Langsung ke FPI

News | Jum'at, 29 November 2019 | 23:32 WIB

Izin Ormas Tak Kunjung Terbit, FPI: Kami Merasa Dikerjai!

Izin Ormas Tak Kunjung Terbit, FPI: Kami Merasa Dikerjai!

News | Rabu, 27 November 2019 | 20:04 WIB

Terungkap! Ini Nama Desa Fiktif yang Selama Ini Membuat Gaduh

Terungkap! Ini Nama Desa Fiktif yang Selama Ini Membuat Gaduh

Bisnis | Selasa, 19 November 2019 | 18:51 WIB

Terkini

Program 'Speling' Jateng di Banyumas, Wagub Taj Yasin Dekatkan Dokter Spesialis ke Tingkat Kecamatan

Program 'Speling' Jateng di Banyumas, Wagub Taj Yasin Dekatkan Dokter Spesialis ke Tingkat Kecamatan

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 20:49 WIB

Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau

Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 20:00 WIB

Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari

Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 19:00 WIB

OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi

OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 18:39 WIB

Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo

Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 17:59 WIB

Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli

Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 17:27 WIB

Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita

Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 17:22 WIB

Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500

Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 16:54 WIB

Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri

Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 16:47 WIB

Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi

Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 16:30 WIB

×