REGIONAL:
Suara.com - Pernyataan kontroversial Menkum HAM Yasonna Laoly yang membandingkan kriminalitas di Tanjung Priok dengan Menteng menimbulkan protes keras hingga memancing aksi warga di Kantor Kemenkumham. Meski telah menyampaikan permintaan maaf, Yasonna tetap menilai ada pihak yang mempersepsikan ucapannya.
POLEMIK PERNYATAAN MENKUM HAM YASONNA LAOLY kembali menjadi buah bibir usai menyebut kawasan Tanjung Priok sebagai slum area atau daerah kumuh tempat tumbuh suburnya kriminalitas. Ia berpandangan daerah yang dikenal sebagai kawasan pelabuhan itu rawan kriminalitas akibat tingkat kemiskinan.
Pernyataan Yasonna itu menuai kecaman dari berbagai kalangan. Bahkan sekelompok warga dari Tanjung Priok menggelar aksi demonstrasi di kantor Kementerian Hukum dan HAM, menuntut Menteri dari PDI Perjuangan itu meminta maaf.
Anggapan Yasonna mengenai warga yang tinggal di daerah kumuh dengan tingkat kemiskinan berbanding terbalik dengan kenyataannya. Dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun, bahkan menilai Yasonna minim referensi. Ubeidillah, justru mengemukakan kejahatan besar banyak dari orang-orang yang tumbuh besar dari kawasan elite.
“Yasona Laoly keliru besar, kurang baca sepertinya. Ia lupa bahwa kejahatan tingkat tinggi justru sering tumbuh di daerah elit,” kata Ubedillah kepada Suara.com, Kamis (23/1/2020).
Dari sudut pandang sosiologis, menurut Ubedillah, masyarakat yang hidup di daerah kumuh dan miskin tidak otomatis atau tidak berbanding lurus dengan tingkat kriminalitas. Hal itu perlu penelitian yang mendalam.
“Sebab tidak sedikit anak-anak yang tumbuh di daerah kumuh dan miskin justru kemudian menjadi anak berprestasi, kemudian menjadi tokoh penting sebuah negara. Tidak ada sedikit pun data absolut yang memastikan korelasi kemiskinan dan kejahatan,” katanya.
Data BPS Bertolak Belakang
Menguatkan pernyataan Ubeidillah, Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni menyebut pernyataan Menteri Yasonna tentang orang yang tumbuh di daerah kumuh dan miskin dekat dengan kriminalitas adalah anggapan yang salah.
Sahroni yang sejak kecil tinggal di kawasan Priok itu tersinggung. Menurutnya pernyataan yang disampaikan Yasonna merupakan data lama dan tidak akurat.
“Pak Menteri mungkin sudah lama tidak berkunjung ke Priok sehingga kurang bisa membandingkan wajah Priok di masa lalu dengan masa kini,” kata Sahroni di Jakarta, Sabtu (18/1/2020).
Sahroni mengemukakan, sinergi antar elemen masyarakat secara nyata telah mampu menekan angka kejahatan di Tanjung Priok secara khusus, maupun Jakarta Utara secara umum.
Pernyataan Sahroni tersebut mengacu pada data kriminalitas yang dihimpun Polres Metro Jakarta Utara selama beberapa tahun terakhir. Hasilnya, terjadi konsistensi penurunan angka kriminalitas di beberapa tahun terakhir.
Data terbaru, Polres Metro Jakarta Utara menangani 1.695 kasus tindak pidana di sepanjang 2019, menurun tujuh persen dibanding tahun 2018 sebanyak 1.735 kasus.
“Sebagai Menkumham seharusnya Pak Yasonna memegang data identitas pelaku kriminal di lingkungan kerjanya (lapas dan rutan). Kalau beliau sedikit jeli maka akan ditemukan menurunnya pelaku kriminal yang berasal dari Priok di rutan dan lapas beliau, sejalan dengan penanganan kejahatan di kepolisian yang menurun,” kata dia.
TERPOPULER