Laporan FPI Ditolak Bareskrim, Ade Armando: Polisi Tak Tebang Pilih

Dwi Bowo Raharjo, Muhammad Yasir

Selasa, 11 Februari 2020 | 13:35 WIB
Laporan FPI Ditolak Bareskrim, Ade Armando: Polisi Tak Tebang Pilih
Ade Armando laporkan balik Anggota DPD RI Fahira Idris ke Polda Metro Jaya, Jumat (8/11/2019). Namun, laporannya masih ditolak. [Suara.com/Yosea Arga Pramudita]

Suara.com - Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando sempat dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Front Pembela Islam (FPI), Senin (10/2/2020) kemarin. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial lewat chanel YouTube Realita TV.

Namun, laporan tersebut ditolak oleh pihak kepolisian. Berkenaan dengan itu, kuasa hukum FPI Aziz Yanuar menuding jika polisi tebang pilih dalam menangani kasus yang melibatkan pendukung Jokowi di Pilpres 2019 lalu.

Menanggapi hal tersebut, Ade menilai jika polisi tidak tebang pilih dalam menangani kasus. Dia mencontohkan, laporannya terhadap anggota DPD Fahira Idris juga pernah ditolak oleh polisi.

"Laporan saya terhadap Fahira juga ditolak kok oleh polisi. Jadi, polisi tidak tebang pilih," ujar Ade kepada Suara.com, Selasa (11/2/2020).

Diketahui, Ade pernah mencoba melaporkan Fahira atas tuduhan pencemaran nama baik buntut unggahannya di Instagram ke Polda Metro Jaya, Jumat (8/11/2019) lalu. Sebab, Fahira beropini jika Ade Armando kebal hukum. Hanya saja, laporan tersebut ditolak oleh polisi.

FPI Kecewa

Sebelumnya, Kuasa Hukum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar mengaku kecewa kepada Bareskrim Mabes Polri yang menolak laporan dugaan tindak pidana ujaran kebencian yang diduga dilakukan dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando.

Aziz menilai penolakan terhadap laporan yang diajukan pihaknya itu sebagai bukti ketidakadilan yang dilakukan oleh Polri selaku penegak hukum.

Padahal, Aziz mengklaim bahwa pihaknya sebenarnya telah memenuhi bukti-bukti sebagai syarat pelaporan terhadap Ade Armando ke Bareskrim Mabes Polri.

baca juga

"Jadi sekali lagi, di sini kita membuktikan bahwa ketidakadilan dan penegakan hukum yang tebang pilih terbukti di beberapa hal termasuk hari ini. Kita buktikan sekali lagi secara jelas nyata pihak penyidik tindak pidana umum tidak mau memproses laporan kita. Padahal bukti cukup, keterangan jelas dan argumennya sudah kita bantah," kata Aziz di Bareskrim Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2020).

Aziz menuturkan dalam acara dialog antara Rocky Gerung dan Ade Armando yang dipublikasikan channel YouTube Realita TV pada 3 Februari 2020, Ade Armando diduga telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian dengan menyebut FPI sebagai organisasi preman dan FPI 'bangsat'.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bertemu Parlemen Australia Berlencana Bintang Kejora, Jokowi Canggung

Bertemu Parlemen Australia Berlencana Bintang Kejora, Jokowi Canggung

News | Selasa, 11 Februari 2020 | 11:28 WIB

Siang Ini, Jokowi Dikasih Pilihan Rencana Pemulangan WNI eks ISIS

Siang Ini, Jokowi Dikasih Pilihan Rencana Pemulangan WNI eks ISIS

News | Selasa, 11 Februari 2020 | 11:15 WIB

Veronica Koman Kasih Data Tapol Papua ke Jokowi, Ferdinand: Awas Propaganda

Veronica Koman Kasih Data Tapol Papua ke Jokowi, Ferdinand: Awas Propaganda

News | Selasa, 11 Februari 2020 | 09:19 WIB

Laporan FPI atas Ade Armando Ditolak, Polisi Disebut Tebang Pilih

Laporan FPI atas Ade Armando Ditolak, Polisi Disebut Tebang Pilih

News | Senin, 10 Februari 2020 | 21:35 WIB

Terkini

Soal Surat Pengunduran Diri Gibran, Dasco: Belum Tahu, Baru Baca di Media

Soal Surat Pengunduran Diri Gibran, Dasco: Belum Tahu, Baru Baca di Media

News | Rabu, 11 November 2026 | 23:02 WIB

Data Satelit Karhutla Kini Dibuka Real-Time: Tak Bisa Lagi Ditutup-tutupi!

Data Satelit Karhutla Kini Dibuka Real-Time: Tak Bisa Lagi Ditutup-tutupi!

News | Rabu, 11 November 2026 | 22:48 WIB

Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok Pukul 10.00

Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok Pukul 10.00

News | Rabu, 11 November 2026 | 22:39 WIB

Gibran Ajukan Pengunduran Diri, DPR Besok Bahas Pemakzulan: Mana yang Diproses Dulu?

Gibran Ajukan Pengunduran Diri, DPR Besok Bahas Pemakzulan: Mana yang Diproses Dulu?

Sumsel | Rabu, 11 November 2026 | 22:35 WIB

Belanja Kebutuhan Perawatan Diri Kini Bisa Sambil Menunggu Transportasi di Dukuh Atas

Belanja Kebutuhan Perawatan Diri Kini Bisa Sambil Menunggu Transportasi di Dukuh Atas

Lifestyle | Rabu, 11 November 2026 | 22:32 WIB

Prabowo: Sejarah Manusia Penuh Pengkhianatan Akibat Godaan Kekuasaan

Prabowo: Sejarah Manusia Penuh Pengkhianatan Akibat Godaan Kekuasaan

News | Rabu, 11 November 2026 | 21:54 WIB

Danantara Bentuk Manajer Investasi Danareksa Investment, Kelola Aset Rp172,5 T

Danantara Bentuk Manajer Investasi Danareksa Investment, Kelola Aset Rp172,5 T

Bisnis | Rabu, 11 November 2026 | 21:51 WIB

Himpun Zakat Hingga Rp4,5 Miliar per Bulan, Surabaya Raih Grand BAZNAS Award 2026

Himpun Zakat Hingga Rp4,5 Miliar per Bulan, Surabaya Raih Grand BAZNAS Award 2026

News | Rabu, 11 November 2026 | 21:49 WIB

Gibran Dikabarkan Mundur, Indonesia Pernah 16 Tahun Tanpa Wakil Presiden

Gibran Dikabarkan Mundur, Indonesia Pernah 16 Tahun Tanpa Wakil Presiden

Jakarta | Rabu, 11 November 2026 | 21:44 WIB

Google Khawatir Pasal-pasal di RUU Hak Cipta Bisa Ganggu Akses Informasi Publik

Google Khawatir Pasal-pasal di RUU Hak Cipta Bisa Ganggu Akses Informasi Publik

Bisnis | Rabu, 11 November 2026 | 21:44 WIB

×