Infografis
Suara.com - Jagat media sosial Indonesia digegerkan oleh klaim seorang yang disebut-sebut pemuka agama, mengatakan RI kekinian menganut rezim komunis. Klaim itu disampaikan lewat video yang kekinian viral.
Salah satunya dibagikan oleh pengguna Twitter @yusuf_dumdum, Sabtu (14/1/2020).
Dalam dua cuplikan video yang beredar, dibeberkan pernyataan-pernyataan kontroversial dari seorang laki-laki, mengenai pemerintah menganut rezim komunis PKI.
Bukan tanpa sebab, pernyataan tersebut disampaikan laki-laki itu, berkaca pada kejadian beberapa tahun terakhir.
Ia menyebut, telah terjadi rekrutmen besar-besaran untuk membentuk gerakan PKI di Tanah Air, di mana melibatkan sejumlah kader partai politik.
"Kondisi gerakan PKI ini sudah terlalu parah, sudah 13 angkatan dari partai-partai yang ada untuk berlatih ke Beijing 2004-2014," ungkap laki-laki dalam video.
"Sementara mereka sedang melakukan lansiran tahun 2015. Tahun 2015 belum sanggup memecah kekuatan mereka, 2019 mereka menang kembali dan rezim hari ini adalah rezim komunis," imbuhnya.
Ia lantas mengungkapkan, "Saya mengatakannya dengan sadar".
Melihat kondisi sedemikian rupa, ia menyoroti sikap pemerintah yang dinilai abai soal gerakan komunis di Tanah Air. Hal itu dituding, lantaran ketakutan akan stigma anti Pancasila.
Baca Juga: Zidane: Waspada, City Bakal Habis-habisan di Liga Champions Musim Ini
Laki-laki dalam video pun mengkritisi terpilihnya Yudian Wahyudi menjadi Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Orang yang bersangkutan dinilai tak layak memimpin BPIP lantaran sempat mencetuskan desertasi mengenai legalitas perzinahan saat pacaran.
"Sekarang dia (Dr. Wahyudi) jadi Ketua Badan Pengawal Pancasila, ini sedang terjadi dan tidak ada yang dikarang-karang oleh Ustaz Alfian Tanjung," katanya.
Dengan didapuknya Wahyudi sebagai Ketua BPIP, pemerintah dinilai secara perlahan membangun proses-proses berpaham komunis.
Lebih lanjut, pria yang menegaskan dirinya sebagai Ustaz Alfian Tanjung tersebut membahas soal "polisisasi" yang terjadi di pemerintahan sekarang. Baginya, kebanyakan pemimpin sebuah lembaga independen negara berasal dari tokoh yang berlatar belakang polisi.
Begitu pula dengan fenomena jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Disebutkan mereka yang mencalonkan diri sebagai gubernur atau wali kota berasal dari kalangan polisi. Itulah yang disebut sebagai tindakan polisasi dalam rezim komunisme.
