RUU Omnibus Law Salah Ketik, Menkumham: Tidak Bisa PP Melawan UU

Suara.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut ada salah ketik dalam draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Sebab, dalam pasal tersebut tertulis jika Presiden berwenang mengubah Undang-Undang melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Yasonna berpendapat, jika Peraturan Pemerintah (PP) tidak memungkinkan mengubah Undang-Undang. Dia juga menyebut, PP tidak bisa melawan Undang-Undang.

"Ya ya.. enggak bisa dong PP melawan undang undang. Peraturan perundang undangan itu," kata Yasonna di Kantor Presiden, Senin (17/2/2020).

Yasonna beranggapan, yang dapat diubah menggunakan PP dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah peraturan daerah. Dalam artian, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya seperti peraturan presiden (Perpres) dan PP.

"Kalau bertentangan, kita cabutnya tidak melalui eksekutif review seperti dulu. Kalau dulu kemendagri membuat eksekutif review kemudian melalui keputusan mendagri dibatalin, tidak bisa. Harus melalui misalnya, Perda itu kan produk perundang-undangan. Diatanya ada Perpres diatasnya ada PP. Undang undang nanti setelah kita lihat peraturan ini ya pembatalannya melalui peraturan perundang-undangan diatasnya," sambungnya.

Lebih lanjut, Yasonna menilai tidak perlu ada revisi ulang terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Perbaikan tersebut akan dibahas di tingkat DPR.

"Nanti di DPR akan diperbaiki. Itu hal teknis,” katanya.

Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja Bab XIII Pasal 170 Ayat 1, disebutkan jika dalam rangka percepatan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) berdasarkan Undang-undang ini pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-undang yang tidak diubah dalam Undang-undang ini.
Selanjutnya, dalam ayat (2) diperjelas bahwa Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam ayat (3) disebutkan bahwa Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah pusat dapat berkonsultasi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.