Diprotes soal Banjir Kiriman, Bupati Bogor: Kita Belum Diundang Pak Anies

Suara.com - Bupati Bogor Ade Yasin menilai penanganan banjir menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia menampik tudingan soal banjir Jakarta merupakan kiriman dari Bogor.

Hal itu disampaikan Ade Yasin ketika menjadi narasumber acara Mata Najwa yang mengangkat tema "Ketar-ketir Banjir", Rabu (27/2/2020) malam.

Ade mengamati bencana banjir yang merendam sejumlah kawasan DKI Jakarta belum lama ini, di mana Bogor tidak turut terdampak parah.

"Saya makin yakin Bogor tidak berkontribusi ke Jakarta. Sebab, tiga hari yang lalu banjir sampai rumah sakit dan istana. Tapi di Bogor, tinggi air tidak berada dalam kondisi siaga, " ungkap Ade.

Pernyataan Ade lantas ditimpali Najwa Shihab yang mengatakan, "Jadi salah Jakarta?".

Ade pun menjawab, "Saya nggak menyalahkan, tapi kita diberi keuntungan atau rahmat oleh Allah berada di atas, lebih tinggi dari Jakarta".

Ia kemudian menyinggung kontribusi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dinilai lebih banyak mengupayakan penanggulangan banjir daripada Pemerintah Provinsi Jakarta.

"Bogor sebagai pengendali memang membangun waduk-waduk, itu dibangun PUPR bukan DKI. Maaf ya Pak, " ungkap Ade kepada Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Ade pun kembali menegaskan bahwa permasalahan banjir bukan hanya menjadi permasalahan satu daerah melainkan daerah lain yang tersebar dari hulu hingga hilir.

"Ini harus ada sinergi antara pemerintah tidak hanya Bogor, pemerintah pusat da DKI. Tapi di situ ada Bekasi, Depok, Kota Karawang. Ada 11 kabupeten yang punya hubungan langsung dengan pemerintah DKI Jakarta," imbuhnya.

Kendati begitu, ia mengaku sampai sekarang belum pernah diajak berdiskusi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengatasi banjir.

"Tapi sampai hari ini, kita belum juga diundang sama gubernur. Ayo bagaimana caranya? Kita belum diajak bicara masalah pengendalian banjir, hanya diajak oleh Kementerian PUPR," terang Ade.

Maka dari itu, ke depannya ia berharap ada diskusi antar pemerintah daerah untuk menanggulangi banjir.

"Sampai hari ini kita belum pernah punya blue print penangangan banjir dari hulu, tengah sampai hilir," kata Ade, memungkasi.

Sekda DKI buka suara

Mendengar pernyataan Ade yang merasa tidak dilibatkan secara intens dalam penanggulangan banjir, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah pun memberikan tanggapan.

Ia mengatakan, pemerintah pusat mestinya turut berperan untuk mengkoordinasikan tata ruang secara keseluruhan. Mengingat, tata ruang di Jakarta mulai sempit karena dipenuhi banyak bangunan.

"Saya rasa bukan kesalahan gubernur sekarang yang notabene baru dua tahun," ucapnya.

Saefullah pun mengaku pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Kota Depok, ketika muncul gejala banjir.

"Kita selalu koordinasi ke Katulampa, Depok. Ketika Katulampa siaga 1, kita langsung sebar informasi," kata Saefullah.