Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi membantah anggapan Gubernur Anies Baswedan soal revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) yang tak diberikan keuntungan.
Ia menyebut Anies berbohong jika mengatakan demikian.
Prasetio mengaku sepakat dengan Anies soal tujuan revitalisasi TIM agar menghadirkan fasilitas kesenian taraf internasional. Namun dengan menjadikan TIM berkelas Internasional, maka sudah pasti akan mendapat keuntungan berupa uang.
"Pak Gubernur tadi ada pusat kesenian kebudayaan bertaraf internasional saya sepakat pak untuk pemasukan kami juga kok. Kalau dibilang enggak ada keuntungan di situ bohong lah pak," ujar Prasetio di kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (27/2/2020).
Terlebih lagi, kata Prasetio, rancangan awal revitalisasi TIM memang direncanakan untuk membangun hotel. Rencana inilah yang disebutnya membuat para seniman gencar melakukan penolakan.
"Bergerak ini seniman kenapa harus hotel berarti pemikiran Pemerintah Daerah, eksekutif dan legislatif ini sudah komersial," jelasnya.
Karena itu, menurutnya solusi yang terbaik adalah dengan menjalin komunikasi dengan para seniman. Ia menganggap jika rencana hanya dijalankan sepihak oleh Pemprov, maka proyek ini akan terus berpolemik.
"Kami mau diskusi sampe besok sore ujungnya komunikasi pak dan mereka diajak ngobrol. Memang itu tempat dia," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan mengklaim tidak ada niatan dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengkomersilkan kawasan TIM seiring dengan revitalisasi yang tengah dilakukan.
Baca Juga: Murka, Fahira Idris Ancam Bakar Spanduk Salahkan Anies soal Banjir
Anies berujar bahwa fasilitas yang kini sedang dibangun di kawasan TIM tetap akan berbiaya terjangkau.
"Apakah nantinya akan mahal? Tidak. Justru dibangun fasilitas dengan skala internasional dengan kualitas internasional, tetapi harganya terkangkau," kata Anies dalam rapat dengan Komisi X DPR RI, Kamis.
"Ini bukan tempat cari uang. Kalau pemprov mau cari uang, naikkan PBB lebih mudah daripada mencari uang lewat biaya sewa fasilitas di TIM, tidak. Justru itu harus kita, tapi pengelolanya, badannya, harus bentuk PT supaya leluasa. Lalu apakah komersial? Sama sekali tidak."
