Suara.com - Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais meminta pemerintah menunda pengesahan kepengurusan baru partai yang saat ini berada di bawah Ketua Umum Zulkifli Hasan.
Menanggapi pernyataan Amien Rais, Politikus PAN Yandri Susanto menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sebab, menurutnya keputusan disahkan atau tidaknya kepengurusan partai berlambang matahari tersebut bakal dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
"Ya itu kan wewenang Pak Yasonna," kata Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (27/2/2020).
Dikemukakan Yandi, PAN sampai saat ini belum melaporkan susunan kepengurusan baru kepada Kemenkumham. Terkait waktunya, Yandri mengaku tidak mengetahui. Namun, Ia mengaku hanya diminta Zulkifli Hasan untuk menginventarisasi nama-nama kader yang pantas untuk mengisi jabatan di PAN.
Adapun batas waktu untuk menyerahkan susunan kepengurusan, kata Yandri, yakni 30 hari setelah pelaksanaan kongres atau paling lambat pada 13 Maret 2020.
"Ada 30 hari, jadi Bang Zul diberi waktu 30 hari. Tugas kita kan sudah selesai mengasihkan nama-nama kebutuhannya sekitar mungkin 50 orang tapi kita kasih slot yang kita serahkan ke Bang Zul kemarin itu ada 65 atau 68 orang gitu," ujar Yandri.
"Jadi biar saja dia yang menyeleksi kan, kita enggak terjangkau lagi. Siapa mau jadi apa? Di posisi mana? Saya enggak tahu. Kapan mau diantar, kapan ditandatangan saya juga gak tahu," sambungnya.
Sebelumnya, Amien Rais meminta pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM tidak mengesahkan terlebih dahulu kepenguruan baru PAN di bawah Ketua Umum Zulkifli Hasan usai menang kongres.
Hal itu disampaikan Amien melalui video yang diunggahnya di akun Instagram @amienraisofficial. Sebelumnya, Amien juga menilai ada kejanggalan dalam pelaksanaan kongres PAN di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Baca Juga: Amien Rais: Pemerintah Jangan Sahkan Pengurus PAN Hasil Kongres Teroris
"Jadi karena itu, saya minta pemerintah yang berwenang jangan dulu mengesahkan hasil kongres nasional PAN yang demikian gawat. Maaf, memalukan, membuat aib demokrasi. Maaf, maaf, maaf," ujar Amien seperti dikutip dari videonya, Kamis (27/2/2020).
Amien memiliki alasan mendasar, meminta agar pemerintah nantinya tidak mengesahkan kepengurusan PAN. Amien mengatakan, tidak ingin PAN menjadi partai ugal-ugalan lantaran proses pemilihan ketua umum melalui kongres yang ricuh.
"Saya pendiri utama PAN, dalam hati betul-betul menangis. Bagaimana PAN yang saya dirikan dengan teman-teman yang progresif dulu berakhir menjadi sebuah partai ugal-ugalan," kata Amien.
"Jadi ini saya betul marah ikhlas, saya tidak marah emosional, tapi harus diperbaiki. Dan karena itu, jangan disahkan dulu karena segera kami ada tim yang sudah memberi tahu saya membawa sebuah bukti yang cukup lengkap bagaimana yang sesungguhnya terjadi apa yang terjadi pada kongres Kendari yang kelima itu," tuturnya.
