Usai 'Ditolak' RS Rujukan, Wartawan dengan Gejala COVID-19 Meninggal

Ia pun berharap pemerintah untuk lebih tegas dan jelas mengenai alur rujukan ke rumah sakit, apalagi bagi orang yang kondisi kesehatan buruk.

"Mungkin sepenuh-penuhnya RS, apapun itu, ya pertolongan pertama musti diberikan. Saya sudah mohon-mohon kasih pertolongan pertama dulu, namun ditolak," katanya.

"Banyak orang seperti kami ditolak di beberapa kali rumah sakit rujukan padahal posisinya sedang terpapar virus, dan hitungan menit pemburukannya. Bayangkan tidak bisa bernapas," katanya.

Dikutip Suara.com pada Selasa malam (31/03), BBC News Indonesia telah menghubungi RSPAD Gatot Subroto dan RSPI Sulianto Saroso namun belum mendapatkan tanggapan atas klaim DR, istri wartawan berinisial WD.

Mengapa RS rujukan menolak pasien?

Peristiwa yang menimpa WD dilaporkan bukan yang pertama.

Sebelumnya diberitakan juga terdapat beberapa orang yang diduga terjangkit virus corona ditolak rumah sakit hingga akhirnya di antara mereka ada yang meninggal dunia.

Misalnya, seorang pasien dalam pengawasan (PDP) di Purbalingga, Jawa Tengah. Ia ditolak empat rumah sakit dengan alasan beragam.

Akhirnya ia dirawat di puskesmas dan petugas medis menggunakan jas hujan dan kacamata dari mika untuk perlindungan diri akibat terbatasnya fasilitas.

Kemudian ada pula pasien di Jakarta yang meninggal di ambulans usai ditolak di tiga RS.

Keterbatasan ruang isolasi, APD, dan jumlah tenaga medis

Dokter spesialis paru-paru yang bertugas di RS Persahabatan, salah satu RS rujukan pemerintah, Faisal Yunus, menyebut kondisi itu terjadi karena keterbatasan ruang isolasi, alat bantu pernapasan, alat pelindung diri (APD) dan jumlah tenaga medis.

"Itu semua karena pemerintah tidak menyangka, tidak siap dan menganggap tidak akan masuk corona. Setelah kejadian seperti ini baru semua pontang-panting. RS rujukan itu jumlah dan kapasitas daya tampungnya terbatas," kata Faisal kepada BBC News Indonesia.

"Di RS Persahabatan tempat saya bertugas, antrean masuk itu sekitar 800 orang yang terdaftar. Sementara daya tampungnya sekitar 40 orang di ruangan dan sekitar 20 di IGD. Tidak mungkin kita tampung semua. Tempat kita terbatas, tenaga medis juga terbatas, jadi tidak mungkin," kata Faisal menambahkan.

Faisal menegaskan, wabah Covid-19 tidak seperti penyakit lain yang bisa menjalani perawatan di ruang terbuka, seperti lorong rumah sakit, atau digabung dengan pasien lainnya.

"Dulu demam berdarah bisa kita taruh di lorong, gang, dan lain. Kita tidak menolak pasien karena demam berdarah kan tidak menular. Kalau ini Covid kan menular, tidak bisa sembarangan kita taruh tempat. Jadi itu masalahnya," kata Faisal Yunus.

Ketua Purna PB Ikatan Dokter Indonesia, Oetama Marsis juga menyebutkan hambatan yang dialami oleh RS rujukan adalah kekurangan APD dan jumlah pasien yang besar.

"Indonesia ( Kemkes) awalnya lambat dan tidak sigap dalam menghadapi pandemi Covid-19, walaupun saat ini Pemerintah sudah mulai berjalan di jalur penanganan yang benar, tetapi tampaknya belum siap untuk menghadapi "ledakan" covid 19," kata Oetama.

Solusi menangani pasien virus corona di tengah keterbatasan jumlah ruang isolasi dan fasilitas RS rujukan

Faisal menegaskan bahwa pemerintah harus mengeluarkan keputusan tegas dengan memerintahkan seluruh rumah sakit untuk menangani pasien corona.

"Itu berlaku juga di seluruh dunia, tidak cukup jika hanya RS rujukan (yang menangani). Semua RS yang punya ICU, ventilator dan ruang isolasi turut berpartisipasi karena tidak mungkin semua ditanggulangi hanya oleh RS rujukan, dan hanya oleh dokter paru. Semua harus bergerak!" kata Faisal.

"Bayangkan, hanya dalam beberapa hari saja RS Wisma Atlet sudah ada 400 orang. Kita masih butuh banyak ruangan dan alat. Jika tidak, maka akan terjadi lagi seperti yang di Tangerang dan tempat lain, pasien meninggal sebelum mendapatkan perawatan," ujar Faisal.

Dokter Oetama menambahkan, solusi yang perlu dilakukan adalah menyiapkan RS rujukan darurat secara cepat dengan kesiapan untuk perawatan pasien sakit sedang dan berat, rekrutmen SDM kesehatan, percepatan pengadaan maupun produksi ventilator, dan APD.

"Bilamana gagal dengan Karantina Wilayah (Lockdown Partial) secepatnya beralih ke Karantina Nasional (Lockdown Total)" katanya.