Jokowi Janjikan Bantuan Untuk Sopir Bus, Organda DKI: Banyak Belum Dapat

Reza Gunadha | Bagaskara Isdiansyah | Suara.com

Senin, 04 Mei 2020 | 20:14 WIB
Jokowi Janjikan Bantuan Untuk Sopir Bus, Organda DKI: Banyak Belum Dapat
Ilustrasi bus. (pexels.com/Quang Nguyen Vinh)

Suara.com - Ketua Organisasi Angkutan Darat DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, mengatakan pembagian bantuan pemerintah untuk para pengemudi komersial saat ini belum merata.

"Itu ada (bantuan). Tapi masih belum menyeluruh. Kan pemerintah melalui presiden sudah menyatakan akan memberikan bantuan kepada angkutan umum. Melalui Polri penyalurannya, sudah dilakukan beberapa. Cuma memang belum seluruhnya merata," kata Shafruhan saat dihubungi Suara.com, Senin (4/5/2020).

Menurutnya, masih banyak sopir di Jakarta yang sama sekali belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

"Jadi banyak juga awak angkutan yang belum terima apa-apa," ungkapnya.

Shafruhan mengatakan, belum meratanya bantuan untuk sopir angkutan darat yang terimbas wabah virus corona ini lantaran ada keterbatasan pergerakan dan pendataan.

"Ya mungkin mereka punya keterbatasan pergerakan dan data juga jadu serba salah. Jadi banyak juga awak angkutan yang belum terima apa-apa," kata dia.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi menyatakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan melaksanakan program keselamatan seperti program kartu pekerja.

Program tersebut, kata Jokowi, mengombinasikan bantuan sosial (bansos) dan pelatihan kepada pengemudi taksi, sopir bus atau truk dan kenek.

"Polri akan melaksanakan program keselamatan. Ini seperti program kartu prakerja, namanya program keselamatan oleh Polri yang mengkombinasikan bantuan sosial dan pelatihan," ujar Jokowi melalui video konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/4/2020).

Mantan Wali Kota Solo itu juga menyebut target sasaran yang diberikan yakni 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus atau truk, dan kenek. Mereka akan diberikan insentif senilai Rp 600 ribu selama tiga bulan.

"Targetnya adalah 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus atau truk, dan kernet akan diberikan insentif Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Anggaran yang disiapkan di sini adalah sebesar Rp 360 miliar," ucap Jokowi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

CEK FAKTA: Benarkah Jokowi Pakai Kemeja Merah Berlogo Palu Arit?

CEK FAKTA: Benarkah Jokowi Pakai Kemeja Merah Berlogo Palu Arit?

News | Senin, 04 Mei 2020 | 15:18 WIB

Tugas Sekolah Anaknya Dipolitisasi Denny Siregar, Istri AHY Ngadu ke Jokowi

Tugas Sekolah Anaknya Dipolitisasi Denny Siregar, Istri AHY Ngadu ke Jokowi

News | Senin, 04 Mei 2020 | 15:07 WIB

Desak Kartu Prakerja Disetop, Fadli Zon: Warga Butuh BLT, Bukan Pelatihan

Desak Kartu Prakerja Disetop, Fadli Zon: Warga Butuh BLT, Bukan Pelatihan

News | Senin, 04 Mei 2020 | 12:37 WIB

Jokowi Minta Data Penerima Bansos Transparan, Agar Tak Timbulkan Kecurigaan

Jokowi Minta Data Penerima Bansos Transparan, Agar Tak Timbulkan Kecurigaan

News | Senin, 04 Mei 2020 | 11:55 WIB

Jokowi: Awasi Ketat Kluster Pekerja Migran, Jemaah Tabligh dan Industri

Jokowi: Awasi Ketat Kluster Pekerja Migran, Jemaah Tabligh dan Industri

News | Senin, 04 Mei 2020 | 11:48 WIB

Jokowi Minta PSBB Dievaluasi: Mana yang Kebablasan, Mana yang Kendor

Jokowi Minta PSBB Dievaluasi: Mana yang Kebablasan, Mana yang Kendor

News | Senin, 04 Mei 2020 | 11:22 WIB

Jokowi Digugat ke PTUN, soal Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Jokowi Digugat ke PTUN, soal Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja

News | Minggu, 03 Mei 2020 | 19:11 WIB

Terkini

Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat

Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:07 WIB

Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan

Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:04 WIB

Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter

Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:04 WIB

Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor

Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:57 WIB

Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun

Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:49 WIB

Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?

Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:47 WIB

Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah

Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:40 WIB

BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar

BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:24 WIB

LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi

LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:11 WIB

Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural

Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:06 WIB