Hasil Survei: Banyak Warga Tak Puas Terhadap Kinerja Jokowi Tangani Corona

Suara.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengeluarkan hasil survei tentang penanganan virus corona oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hasil survei yang digelar pada 12-18 Mei 2020 itu menyebutkan bahwa tingkat ketidakpuasan masyarakat pada penanganan covid-19 ini cukup tinggi.

M Qodari menyebut bahwa tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Presiden Jokowi selama pandemi corona mencapai 53,8 persen.

"Kalau soal tidak puas bukan hanya masalah komunikasi ya, dan memang itu terlihat dari jawaban responden. Jadi yang (tidak) puas 53,8 persen, yang puas 44 persen," kata M. Qodari ketika menjadi narasumber di tayangan Rosi yang ddiunggah kanal YouTube Kompas TV pada Jumat (29/5/2020).

Rincian data tersebut terdiri atas 2 persen masyarakat sangat puas, 43,9 persen puas, 58,5 persen tidak puas, 5,4 persen tidak puas sama sekali, dan 0,3 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.

M Qodari menyebut bahwa ada beberapa alasan yang memengaruhi tingkat ketidakpuasan masyarakat antara lain kebijakan tidak konsisten, lamban mendistribusikan bansos, data penerima bantuan tidak akurat, penanganan secara umum lambat, kebijakan pemerintah dan pembantunya sering berbeda, dan lain-lain.

"Jadi kalau dari jawaban tersebut ini lima besar jawaban maka yang paling banyak disebut adalah soal bansos," kata M Qodari yang kemudian menyebut urutan alasan ketidakpuasan masayarakat selanjutnya adalal soal penanganan umum dan perbedaan komunikasi antara Presiden dan pembantunya.

M Qodari menyimpulkan bahwa hasil survei ini menunjukkan hasil yang kurang bagus.

"Kurang bagus, karena lebih banyak yang tidak puas daripada yang puas," kata M Qodari menyimpulkan.

Selain itu, M Qodari juga menyoroti bahwa faktor komunikasi yang berpengaruh pada ketidakpuasan publik adalah ketidakkonsistenan pemerintah dalam menyampaikan kebijakan.

Ia mengambil sorotan ketika Presiden Joko Widodo meninjau persiapan New Normal di Summarecon Mall Bekasi Jawa Barat.

Menurutnya  tindakan yang di ambil Presiden Jokowi itu menunjukkan ketidakkonsistenan, terlebih saat itu pemberlakuakn PSBB masih berlaku.

"Di satu sisi PSBB, di satu sisi kok membuka kegiatan-kegiatan ekonomi begitu," tandas M Qodari.