Infografis
Suara.com - Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurun, yakni 66,5 persen dibanding temuan Februari 2020 atau sebelum kasus Covid-19 di Indonesia yakni 69,5 persen. Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian mengatakan penurunan kepuasaan terhadap langkah pemerintah dalam penanganan Covid-19 adalah hal yang wajar.
Donny mengatakan dalam kondisi normal, kepuasan terhadap pemerintah bisa naik atau turun.
"Saya kira itu wajar, pasti ada penurunan, dalam kondisi normal saja kepuasan itu bisa naik-turun, apalagi dalam kondisi seperti ini," ujar Donny saat dihubungi wartawan, Senin (8/6/2020).
Meski demikian, Donny menyebut penurunan tersebut tidak terlalu signifikan. Sebab pemerintah disebut sudah bekerja dengan maksimal dalam hal penanganan kasus Covid-19.
"Ya masih dalam jalur, masih dalam koridor. Tapi penurunan tidak terlalu signifikan. Tanda bahwa pemerintah sudah bekerja dengan maksimal," ucap dia.
Donny menilai penurunan terhadap kepuasan kinerja Jokowi merupakan hal yang biasa.
Ia menegaskan pemerintah sudah melakukan hal yang maksimal. Sebab tidak mudah meningkatkan kondisi perekonomian di tengah pandemi Covid-19
"Penurunan itu kan ekspektasi publik ekonomi pasti akan baik. Tapi dalam kondisi seperti ini, tentu saja tidak mudah meningkatkan kondisi perekonomian. Tapi dilakukan pemerintah sudah maksimal mengingat pertumbuhan kita masih positif. Insentif sosial kan sudah diberikan, menjaga mereka yang terdampak. Saya kira nggak ada masalah," ucap Donny.
Baca Juga: Senin 8 Juni, Pasien Corona Tambah 847 Orang, Jatim Catat Rekor Lagi
Terkait penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, Donny menyebut karena ada daerah yang belum menyelesaikan perbaikan data penerima bansos.
Presiden Jokowi kata dia, juga sudah meminta jajarannya untuk memperbaiki data bansos agar tepat sasaran.
"Saya kira, Presiden sudah mengatakan bantuan sosial harus tepat sasaran. Tolong daerah, dibantu pusat, itu terus memperbaiki data, update supaya data itu menjadi basis pemberian bansos yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya itu masukan bagus buat pemerintah untuk mereformasi sistem pendataan bansos. Sekarang sudah mulai ada perbaikan," ucap dia.
Kemudian mengenai ketidaksetujuan responden tentang anggaran untuk kartu prakerja, Donny menegaskan alokasi anggaran kartu prakerja hanya 28 persen untuk pelatihan.
Sementara sisanya diberikan bantuan dalam bentuk bantuan sosial atau dana yang nantinya dikirimkan ke masing-masing penerima manfaat.
