Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan, pengawasan terhadap demokrasi di Indonesia kekinian jauh lebih baik ketimbang zaman Orde Baru.
Setidaknya, kata Mahfud, orang-orang yang seumuran dirinya pasti bakal menilai demokrasi kekinian sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya.
Soal pemantauan demokrasi zaman kiwari, Mahfud berseloroh "kecurangan" pun sudah tampak sebelum hasil pemilihan presiden antara Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto diumumkan.
Canda Mahfud itu erat terkait keberadaan hasil survei-survei yang digelar masing-masing kubu kandidat pada masa kampanye Pilpres 2019.
"Seperti Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kan enam bulan sebelumnya orang sudah tahu, kira-kira 55 banding 45," kata Mahfud saat berpidato di acara Bawaslu RI yang disiarkan langsung secara virtual, Selasa (23/6/2020).
Saat menceritakan itu, Mahfud sempat menyebut persentase perolehan suara pendukung itu juga sudah termasuk kecurangan-kecurangan yang diciptakan.
"Meskipun ada curangnya, ya itu sudah dihitung dengan curangnya sebelumnya," ucapnya sambil tertawa.
"Sebelumnya itu kira-kira terjadi kecurangan sehingga begini kira-kira, sama-sama curang. Yang ini curang, yang ini curang tapi telat sehingga tidak signifikan," kata dia.
Sementara pada era Soeharto, kata Mahfud, tak ada survei-survei politik jelang pemilihan presiden.
Baca Juga: Kutip Ucapan Jokowi, Mahfud MD ke Aparat: Jangan Terlalu Sensi
Tapi, kata dia, hasil akhir pemilu zaman Orba sudah diketahui bahkan sejak setahun sebelumnya.
"Ada namanya survei, ada pengamat yang boleh masuk, ke KPU diberi sertifikat pemantau namanya. Dulu engak boleh pemantau. Ini harus disyukuri sebagai bagian dari demokrasi kita."
