Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar ada pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, sosiolog, hingga antropologi untuk mengedukasi masyarakat terkait penanganan Covid-19.
Hal itu disampaikan Jokowi lantaran kepala negara tak ingin ada lagi insiden pengambilan paksa jenazah Covid-19 yang dilakukan pihak keluarga.
"Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran harus kita libatkan. Sehingga jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas-jelas Covid oleh keluarga. Itu saya kira sebuah hal yang harus kita jaga tidak terjadi lagi setelah ini," ujar Jokowi dalam rapat terbatas percepatan penanganan dampak Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020).
Selain itu, Jokowi juga menganggap edukasi soal tes Covid-19 seperti rapid test dan tes swab kepada masyarakat harus gencar lagi dilakukan agar masyarakat tak lagi mengelak saat dilakukan tes Covid-19.
"Kemudian pemeriksaan PCR maupun rapid test yang ditolak oleh masyarakat," ucap dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan penolakan masyarakat terkait pemeriksaan tes Covid-19 dikarenakan tidak ada sosialisasi terhadap masyarakat. Karena itu terjadi penolakan saat didatangi petugas medis untuk pemeriksaan tes Covid-19.
"Ini karena apa? Mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang rapid test, belum ada penjelasan terlebih dahulu, sosialisasi dulu ke masyarakat yang akan didatangi. Sehingga yang terjadi adalah penolakan," katanya.
Untuk diketahui, di beberapa daerah terjadi insiden pengambilan jenazah pasien Covid-19 oleh keluarga di rumah sakit. Terakhir, insiden pengambilan paksa jenazah terjadi di Ambon pada Jumat (26/6/2020), pekan lalu.
Baca Juga: Jokowi Izinkan Potong Prosedur Berbelit Kemenkes untuk Cairkan Duit COVID
