Infografis
Tradisi ini bagi mereka tak bisa dihilangkan walaupun kawin tangkap dianggap merendahkan martabat kaum perempuan.
Emilia yang juga seorang politisi PDIP mengatakan, terjadinya kesepakatan nikah antar orang tua kedua belah pihak tanpa ada persetujuan dengan anak perempuannya saja sudah melanggar hukum apalagi ini dilakukan tanpa ada persetujuan antar orang tua dan si perempuan yang diculik.
Ia menambahkan bahwa sebenarnya masalah kawin tangkap ini sudah dibicarakan dengan seluruh anggota dewan sejak sebelum muncul pandemi COVID-19.
"Waktu itu saya sempat minta sama teman-teman di DPRD akan bersama-sama mencari jalan keluar dari praktik tersebut, namun pembahasan soal kawin tangkap di Sumba itu terganjal karena adanya pandemi COVID-19 ini," terangnya
Semua pihak, menurut Emilia, harus berperan, mulai dari pemerintah daerah, wakil rakyat, tokoh agama, tokoh masyarakat serta sesepuh di pulau Sumba agar praktik ini dihentikan.
Penolakan juga muncul dari dari anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla yang berasal dari daerah pemilihan Sumba.
"Saya sebagai seorang perempuan dan juga berasal dari Sumba tidak setuju dengan budaya ini jika dipertahankan karena memang sangat berdampak buruk pada kaum perempuan di Sumba," kata Ratu Ngadu.
Politisi Nasdem itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu justru bagian dari merampas hak hidup dari kaum perempuan di daerah tersebut.
Baca Juga: Potret Mas Kawin Unik yang Bikin Melongo, Anak Motor Wajib Tahu
