Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon angkat bicara soal bintang tanda jasa yang diberikan kepadanya dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia menganggap pemberian itu sebagai bentuk kehormatan.
Hal itu diungkapkannya ketika membalas cuitan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mengumumkan kabar kalau Fadli dan Fahri Hamzah mendapatkan penghargaan tersebut melalui akun Twitternya.
"Terima kasih atas informasinya Pak @mohmahfudmd. Saya telah dihubungi Sekjen @DPR_RI tentang penghargaan ini," kata Fadli melalui akun Twitter pribadinya @fadlizon pada Senin (10/8/2020).
Politikus yang kerap melontarkan kritik pedas terhadap pemerintahan Jokowi tersebut menganggap, pemberian bintang tanda jasa itu menjadi sebuah kehormatan baginya.
Hal itu tidak terlepas dari dirinya yang sudah tidak lagi menduduki jabatan sebagai wakil Ketua DPR RI.
"Tentu sebuah kehormatan dari negara, karena purnatugas sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019," ucapnya.
"Mudah-mudahan kita bisa terus berbuat terbaik bagi bangsa dan negara dari bidang masing-masing".
Respons Fahri Hamzah
Baca Juga: Bakal Dapat Bintang Mahaputera dari Jokowi, Fahri Hamzah Angkat Bicara
Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah buka suara soal pemberian tanda jasa untuknya dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Menurutnya, pemberian Penghargaan Bintang Mahaputera tersebut karena dedikasinya selama menjadi anggota DPR - MPR RI.
Fahri menjelaskan, pemberian penghargaan itu dilakukan kepada mereka yang dianggap berjasa di bidangnya.
Ia mengakui telah mendapat informasi dari DPR RI, sebelum kabar ini beredar luas di tengah masyarakat.
"Penghargaan yang diberikan oleh presiden sebagai kepala negara dalam momen proklamasi adalah peristiwa kenegaraan yang dilakukan oleh pemerintah untuk diberikan penghargaan terhadap mereka yang dianggap memiliki jasa tertentu," kata Fahri.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu menyebut, pemberian penghargaan kepadanya itu lantaran riwayat menjabat di kursi pimpinan parlemen.
