Anggaran Kemenhan Ditambah, Pendiri PAN: Menhan Dimanjakan Jokowi, Ada Apa?

Suara.com - Pendiri PAN, Abdillah Toha menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) manjakan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan RI. Pasalnya, di saat anggaran kementerian-kementerian dipotong akibat pandemi Covid-19, anggaran Kementerian Pertahanan justru ditambah.

Tak tanggung-tanggung, anggaran tambahan yang dikucurkan untuk Kemenhan mencapai Rp 20 triliun, dari anggaran awal sebesar Rp 117,9 triliun menjadi Rp 137 triliun tahun depan.

Penambahan anggaran tersebut diberikan untuk membiayai pembelian Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) beserta perawatannya.

Abdillah merasa ada yang janggal dengan penambahan anggaran tersebut. Di saat anggaran semua kementerian dipangkas saat pandemi Covid-19, justru hanya anggaran Kemenhan yang mendapatkan penambahan.

"Menhan kita ini tampaknya dimanjakan oleh pak @jokowi. Ada apa ya?" kata Abdillah melalui akun Twitter miliknya @at_abdillahtoha, Senin (17/8/2020).

Abdillah mendapatkan kabar bahwa sejumlah supplier senjata di beberapa negara telah didatangi oleh Kemenhan. Bahkan, Prabowo sendiri yang mendatangi para supplier senjata tersebut.

Ia juga mendengar kabar alutsista yang dipakai hanyalah alutsista bekas pakai, bukan alutsista baru.

"Kabarnya Menhan keluar negeri dan temui sendiri supplier senjata. Sebagian yang akan dibeli kabarnya juga bekas pakai," ungkap Abdillah Toha.

Abdillah Toha mengamini pernyataan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengusulkan untuk menunda pembelanjaan alutsista.

Sebab, saat ini perekonomian Indonesia sedang porak poranda akibat Covid-19. Saat ini, musuh Indonesia bukanlah militer melainkan Covid-19.

"Pak SBY benar," ucapnya.

Untuk diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menambah alokasi pagu anggaran untuk Kemenhan sebesar Rp 20 triliun.

Kenaikan anggaran tersebut diberikan untuk membiayai pembelian alutsista beserta perawatannya.

Meski demikian, Sri Mulyani berpesan agar Kemenhan dapat membelanjakan alutsista produk dalam negeri.

Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk memprioritaskan membeli produk lokal untuk menggenjot serapan anggaran.