Novel: Ahok Itu Hanya Buat Gaduh Terus, Nggak Bisa Kerja, Koar-koar Saja

Suara.com - PT. Pertamina (persero) rugi sekitar Rp11 triliun pada semester pertama tahun 2020. Nama Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jadi bulan-bulanan, meski sebenarnya posisi dia sebagai pengawas, bukan eksekutor program-program yang dibuat perusahaan pelat merah itu.

Salah satu tokoh yang mengkritik keras Ahok adalah Novel Bamukmin -- tokoh masyarakat yang dulu pernah dipenjarakan Ahok ketika masih menjabat gubernur Jakarta dalam kasus hujatan.

Novel yang kini menjabat ketua media center Persaudaraan Alumni 212 itu menilai Ahok merupakan orang yang kurang kompeten masuk Pertamina.  Dia menduga Ahok bisa masuk ke perusahaan itu karena ada unsur kedekatan dengan kekuasaan.

"Seperti yang pernah saya katakan sebelum Ahok menjabat di Pertamina bahwa Ahok itu produk gagal yang dipaksakan terus menjadi orang yang punya posisi penting. Padahal sangat banyak putra putri terbaik bangsa ini yang cerdas serta pengalaman dibidangnya. Dengan begitu Ahok mendapat posisi itu diduga karena memang sebagai ajang balas budi saja atau memang Ahok diduga juga yang pegang rahasianya Jokowi sehingga dalam kondisi apapun Ahok harus punya posisi dipemerintahan Jokowi ini," kata Novel kepada Suara.com, Rabu (26/8/2020).

Menurut pandangan Novel, sejak dulu Ahok hanya pandai berbicara ketimbang bekerja.  "Ahok itu hanya buat gaduh terus, nggak bisa kerja, hanya yang repot mulutnya saja yang kerja koar-koar karena sebelumnya sudah sesumbar mau berantas mafia migas," kata Novel.

Novel menyinggung harga minyak dunia yang sempat turun sampai selisih 7 triliun dan menurut dia harusnya diiringi dengan penurunan harga BBM dalam negeri.

"Tapi nggak turun sampai saat ini dan itu seharusnya Pertamina untung," katanya.

Menurut Novel terlalu dini jika mengaitkan kerugian Pertamina sampai sekitar Rp11 triliun dengan dampak pandemi Covid-19. "Justru saya duga ini permainan mafia migas luar negeri," kata Novel.

Momentum sekarang, menurut Novel, tepat waktunya bagi KPK dan BPK mengaudit Pertamina. Menurut dia seharusnya DPR juga membuat panitia khusus penyelamatan Pertamina.