Polisi Dalami Laporan Kasus Peretasan Situs Tempo.co dan Tirto.id

Suara.com - Kapala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, pihaknya masih mendalami laporan kasus peretasan serta perusakan situs website Tempo.co dan Tirto.id. Kasus tersebut masuk dalam tahap penyelidikan.

"Sementara masih kami dalami, laporannya baru masuk kemarin. Kemudian nanti akan ditangani oleh tim siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Nanti akan dipelajari dulu karena ini masih tahap penyelidikan," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Rabu (26/8/2020).

Yusri menyampaikan dalam waktu dekat penyidik akan memanggil pihak pelapor dan saksi-saksi. Hal itu dilakukan dalam rangka penyeledikan guna mengungkap kasus tersebut.

"Mudah-mudahan bisa cepat kami dalami, kami akan panggil semuanya untuk melakukan penyelidikan," ujarnya.

Media daring Tempo.co dan Tirto.id sebelumnya melaporkan kasus peretasan dan perusakan situswebnya ke Polda Metro Jaya, pada Selasa (25/8) kemarin. Situs milik kedua media daring tersebut diretas pada Jumat (21/8) pekan lalu.

Pelaporan dilakukan di SPKT Polda Metro Jaya pada pukul 09.00 WIB hingga selesai pukul 11.30 WIB. Pada saat melaporkan, kedua media ini didampingi oleh LBH Pers, YLBHI, dan SAFEnet.

"Sebagaimana orang yang rumahnya dibobol oleh maling, saya merasa Tirto.id yang tercatat adalah milik saya telah diobrak-abrik oleh maling. Sebagai warga negara yang baik saya melaporkan ke kepolisian untuk segera mengusut dan menemukan siapa pelaku kriminal yang sudah masuk ke Tirto.id dan merusak artikel-artikel yang ada di dalamnya," kata Atmaji Sapto Anggoro, Pemimpin Redaksi Tirto.id dalam siaran pers.

Sapto Anggoro dipanggil pertama untuk didengar laporannya. Laporan Tirto.id telah terdaftar dengan Nomor Laporan LP/5.035/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ. Dia melaporkan kepada polisi bahwa ada yang meretas akun email editor Tirto.id, lalu masuk ke sistem manajemen konten dan menghapus tujuh artikel Tirto.id, termasuk artikel yang kritis tentang klaim obat Covid-19.

Sementara, Ade Wahyudin sebagai penasehat hukum dari LBH Pers ketika itu menyatakan, peretasan situs web media online telah melanggar aturan hukum yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UU No 40 tengan Pers. Dia menegaskan bahwa pihak yang menghambat dan menghalangi kerja jurnalistik dapat dipidana.

"Pelaku bisa dijerat pasal 18 ayat 1 UU Pers dengan ancaman pidana 2 tahun penjara atau denda Rp500 juta," kata Ade.