Suara.com - Fraksi PSI DPRD Jakarta menduga ada tindak pidana korupsi dalam pengadaan robot pemadam kebakaran (damkar) milik Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun tangan.
Anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari Komisi A August Hamonangan mengatakan dugaan ini muncul setelah pihaknya menemukan selisih harga yang signifikan pada harga di tempat lain dengan robot damkar pembelian DKI.
Ia menyebut mendapati informasi harga asli robot jenis LUF60 yang didatangkan dari Austria itu adalah Rp 4,4 miliar. Harga ini, kata August, diketahui saat sedang dipasarkan di Singapura
Sementara robot damkar yang dibeli Dinas Gulkarmat DKI dengan jenis sama didatangkan dengan dana Rp 8 miliar.
"Tim ahli kami (menemukan) di Singapura itu harga Rp 4,4," ujar August kepada wartawan, Kamis (3/9/2020).
Tak hanya tipe, bahkan kelengkapan yang didapatkan dengan harga selisih hampir Rp 4 miliar itu juga sama. Sesuai Kepala Dinas Gulkarmat, robot yang dipasarkan di Singapura itu juga disertai mobil pengangkut, sama seperti yang diboyong DKI tapi dengan selisih harga hampir Rp 4 miliar.
Karena itu, ia menduga ada permainan anggaran berupa menaikan harga dalam pengadaan robot damkar. Karena itu, ia meminta agar KPK memeriksanya.
"Harga Rp 4,4 miliar sudah termasuk (mobil pengakut robot). Kami meminta supaya ada transparansi, bila perlu kami minta KPK memasuki wilayah pelelangan Damkar itu," tuturnya.
Selain itu, August juga menilai pengadaan robot damkar tak terlalu mendesak di situasi sekarang. Menurutnya banyak faktor yang seharusnya menjadi fokus pembenahan dalam penanganan kebakaran di DKI.
"Menurut kami belum waktunya, belum tepat guna, belum tepat sasaran. Belum tepat guna artinya kami melihat masih banyak tugas Dinas Gulkarmat adalah terkait dengan penyediaan air hydrant dan juga quick respond lebih ditingkatkan," pungkasnya.
TERPOPULER
