Suara.com - Pemilihan kepala daerah yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19 berpotensi memunculkan klaster baru Covid-19 atau klaster pilkada.
Ketidakpatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan ketika pasangan calon kepala daerah deklarasi atau mendaftar ke kantor KPU dan saat berkampanye pun berpotensi menimbulkan penyebaran virus.
"Apalagi kasus positif Covid-19 di Indonesia tercatat sampai dibulan September hampir menembus angka 200 ribu kasus," ujar Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie, Senin (7/9/2020).
Menurut Jerry seharusnya Indonesia berkaca pada pemilu di Amerika Serikat yang juga diselenggarakan di tengah pandemi. Untuk meminimalisir penyebaran virus, pemberian surat suara menggunakan jasa kantor pos.
KPU maupun pemerintah Indonesia memang sudah membuat aturan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi, namun tak bisa dipungkiri magnet massa pendukung kandidat tak bisa dihindari. Menurut Jerry jika demikian, seharusnya pemerintah membuat Peraturan KPU berikut dengan sanksi yang tegas buat kandidat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
"Apabila salah satu paslon melanggar protokol kesehatan dibuatlah sansi tegas yaitu tidak dapat mengikuti pencalonan. Minimal buat sanksi yang tegas untuk efek jera," kata dia.
Jerry berharap ada aturan KPU terkait pengetatan sistem untuk langkah preventif terhadap penyebaran Covid-19 agar tak memicu klaster pilkada.
"Untuk mengantisipasinya protkol kesehatan perlu diperketat dan Kalau perlu tak pakai masker dilarang memilih," kata mantan peneliti Komite Pemilih Indonesia.
Selain itu, kata Jerry, pada waktu pelaksanaan pemungutan suara nanti, tempat pemungutan suara harus dipisahkan antara zona merah dan zona hijau untuk menutup kemungkinan adanya klaster baru.baru.
"Jika perlu di rumah sakit dibuat bilik TPS dikhususkan untuk pasien yang sedang menjalani masa karantina," papar Jerry.
"Protokol kesehatan perlu diperketat dan antisipasi. Kalau perlu tak pakai masker di larang memilih," Jerry menambahkan.
TERPOPULER
