Mardani PKS Menilai Pempus dan Pemprov DKI Jakarta Tak Sinkron

Rifan Aditya | Hernawan
Mardani PKS Menilai Pempus dan Pemprov DKI Jakarta Tak Sinkron
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. (Suara.com/Dian Rosmala)

"Sering terlihat dari beberapa statement yang dikeluarkan Pemprov dan Pempus ada ketidaksinkronan kebijakan," kata Mardani.

Suara.com - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penarikan rem darurat masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta memunculkan berbagai silang pendapat dari sejumlah pihak.

Pasalnya, ketetapan Gubernur DKI Jakarta ini dinilai tidak dilakukan dengan koordinasi secara menyeluruh. Hal ini senada dengan Mardani Ali Sera yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sering terlihat tidak sinkron.

Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, harmonisasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Satgas Covid-19 harus diperbaiki.

"Sering terlihat dari beberapa statement yang dikeluarkan Pemprov dan Pempus ada ketidaksinkronan kebijakan," ujarnya, Rabu (16/9/2020).

"Harmonisasi antara Pempus-Satgas-Pemda harus diperbaiki," sambung Mardani lewat akun Twitternya.

Tangkapan Layar Cuitan Mardani Ali Sera Soal Silang Pendapat Pempus dan Pemprov DKI (Twitter/@MardaniAliSera).
Tangkapan Layar Cuitan Mardani Ali Sera Soal Silang Pendapat Pempus dan Pemprov DKI (Twitter/@MardaniAliSera).

Dalam cuitannya, Mardani juga tampak heran kenapa bisa terjadi silang pendapat antara Pempus dan Pemprov DKI Jakarta. Padahal Satgas Covid-19 sendiri menyatakan bahwa Pemprov DKI selalu konsultasi terkait kebijakan yang diambil.

Lebih lanjut lagi, Mardani mengatakan bahwa masyarakat telah merasa lelah melihat silang pendapat yang bukan sekali dua kali terjadi.

"Masyarakat lelah melihat silang pendapat yang kerap terjadi. Padahal Pemprov DKI selalu koordinasi ke Pempus melalui Satgas dan ini turut diakui oleh Pak Doni. Kecuali Jika Pempus tidak mengakui Satgas sebagai lembaga formal," ungkap Mardani.

Menurut Politisi PKS ini, pemimpin harus berani mengambil keputusan tegas, khususnya yang terkait dengan keselamatan dan nyawa masyarakat, termasuk soal Covid-19.

"Pelajaran lain yang bisa diambil, pemimpin harus berani dalam mengambil keputusan yang tegas. Terlebih apabila itu menyangkut keselamatan dan nyawa masyarakat," jelasnya.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS