Suara.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah memperkuat perlindungan terhadap warga sipil dan anggota TNI/Polri yang bertugas di Papua agar tidak menjadi korban penyerangan lagi.
Peristiwa penyerangan beruntun yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata kepada anggota TNI/Polri dan masyarakat sipil di sana perlu ditangani secara serius agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan.
"Pada tahun 2020, menurut keterangan Polda Papua terjadi 46 kali serangan KKB. Jika dihitung dengan kejadian terakhir kemarin, ada kurang lebih 11 korban meninggal dan 25 korban terluka," kata Sukamta dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (18/9/2020).
Dia menyatakan rasa prihatin dan duka cita atas meninggalnya anggota TNI Serka Sahlan yang bertugas sebagai Babinsa di Hitadipa akibat tembakan oleh KKB serta serangan beberapa jam sebelumnya yang menewaskan seorang tukang ojek di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, pada Kamis (17/9/2020).
Sukamta berharap pemerintah bisa memberikan perhatian ekstra untuk melindungi masyarakat sipil dan anggota TNI/Polri yang bertugas di Papua.
"Pemerintah juga perlu tegas menyebut KKB ini sebagai kelompok separatis sehingga bisa direspon secara cepat dan tepat oleh TNI/Polri," ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu juga meminta penanganan masalah di Papua harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan menyentuh akar masalah agar ruang gerak gerakan separatis semakin sempit.
Dia meyakini mayoritas masyarakat Papua tetap berjiwa NKRI dan hanya beberapa gelintir orang saja yang terlibat gerakan separatisme Papua merdeka.
"Tetapi yang segelintir ini bergerak sistematis dan terindikasi disokong pihak-pihak di luar negeri. Karena itu upaya penanganan masalah ini harus menyentuh akar masalah," katanya.
Menurut dia, pendekatan ekonomi dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran di Papua ternyata belum bisa redakan potensi konflik horisontal dan serangan KKB, artinya masih ada akar persoalan yang belum tersentuh oleh program-program pemerintah selama ini.
Karena itu, Sukamta mengusulkan dibentuk gugus tugas khusus untuk Papua yang melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi serta tokoh-tokoh adat dan agama di Papua.
"Gugus tugas ini bergerak dengan pendekatan sosial, politik, budaya, ekonomi dan juga keamanan secara integral," katanya.
TERPOPULER
