Infografis
Suara.com - Deklarator Koalasi Aksi Menyelamatkan Indonesia Muhammad Said Didu bermaksud untuk menegaskan alasannya tidak mau begitu saja menerima pinangan partai politik. Tetapi belakangan, pernyataan yang diucapkan Said Didu melalui media sosial memicu silang pendapat.
"Banyak pihak membujuk saya masuk partai. Jawaban saya: Mental saya belum siap menggadaikan dan mendegradasi prinsip hidup saya demi kepentingan pimpinan parpol dengan cukongnya," kata mantan mantan sekretaris menteri Energi Sumber Daya Mineral melalui akun Twitter yang dikutip Suara.com.
Pernyataan Said Didu dinilai Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto (menteri pertahanan dan ketua umum Partai Gerindra), telah menuduh. Menurut Dahnil, tak semua orang masuk partai berarti menggadaikan diri hidup demi pimpinan partai dengan cukongnya.
"Bang Said yang saya hormati ini namanya meninggikan diri selangit, sambil merendahkan orang yang bersikap berbeda. Tidak semua yang masuk partai seperti yang abanganda tuduhkan. Biarlah kehebatan dan kemuliaan abang itu orang dan Allah SWT yang menilai. Terimakasih," kata Dahnil.
Dianggap menuduh, Said Didu balik bertanya kepada Dahnil. Lantas, Said Didu menegaskan kembali maksud dari pernyataannya.
"Kok merasa dituduh? Saya hanya menyatakan diri saya ga siap menggadaikan diri saya," katanya.
Lantas, Said Didu meminta Dahnil untuk membuktikan ucapannya.
"Tunjukkan kata-kata saya dalam mention saya tersebut yang meninggikan diri - justru saya merendahkan diri. Apakah salah kalau saya tidak siap untuk jadi jongos cukong kekuasaan?" katanya.
Sebagian besar netizen sependapat dengan Dahnil dalam mengartikan pernyataan Said DIdu. Netizen dengan akun @PutraJayaHS menilai pernyataan Said Didu memang kurang pas karena mengandung prasangka buruk terhadap sesama anak bangsa.
Baca Juga: Ribut Kubu Jokowi dan Prabowo, Fahri Hamzah: Kami Tidak Ikut
Dan pernyataan tersebut ditanggapi Said Didu dengan mengatakan, "semoga suatu saat akan muncul partai dan sistem politik yang bebas dari cukong kekuasaan dan mengutamakan kepentingan rakyat."
