Infografis
Suara.com - Deklarator Koalasi Aksi Menyelamatkan Indonesia Muhammad Said Didu bermaksud untuk menegaskan alasannya tidak mau begitu saja menerima pinangan partai politik. Tetapi belakangan, pernyataan yang diucapkan Said Didu melalui media sosial memicu silang pendapat.
"Banyak pihak membujuk saya masuk partai. Jawaban saya: Mental saya belum siap menggadaikan dan mendegradasi prinsip hidup saya demi kepentingan pimpinan parpol dengan cukongnya," kata mantan mantan sekretaris menteri Energi Sumber Daya Mineral melalui akun Twitter yang dikutip Suara.com.
Pernyataan Said Didu dinilai Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto (menteri pertahanan dan ketua umum Partai Gerindra), telah menuduh. Menurut Dahnil, tak semua orang masuk partai berarti menggadaikan diri hidup demi pimpinan partai dengan cukongnya.
"Bang Said yang saya hormati ini namanya meninggikan diri selangit, sambil merendahkan orang yang bersikap berbeda. Tidak semua yang masuk partai seperti yang abanganda tuduhkan. Biarlah kehebatan dan kemuliaan abang itu orang dan Allah SWT yang menilai. Terimakasih," kata Dahnil.
Dianggap menuduh, Said Didu balik bertanya kepada Dahnil. Lantas, Said Didu menegaskan kembali maksud dari pernyataannya.
"Kok merasa dituduh? Saya hanya menyatakan diri saya ga siap menggadaikan diri saya," katanya.
Lantas, Said Didu meminta Dahnil untuk membuktikan ucapannya.
"Tunjukkan kata-kata saya dalam mention saya tersebut yang meninggikan diri - justru saya merendahkan diri. Apakah salah kalau saya tidak siap untuk jadi jongos cukong kekuasaan?" katanya.
Sebagian besar netizen sependapat dengan Dahnil dalam mengartikan pernyataan Said DIdu. Netizen dengan akun @PutraJayaHS menilai pernyataan Said Didu memang kurang pas karena mengandung prasangka buruk terhadap sesama anak bangsa.
Baca Juga: Ribut Kubu Jokowi dan Prabowo, Fahri Hamzah: Kami Tidak Ikut
Dan pernyataan tersebut ditanggapi Said Didu dengan mengatakan, "semoga suatu saat akan muncul partai dan sistem politik yang bebas dari cukong kekuasaan dan mengutamakan kepentingan rakyat."
Dibiayai cukong
Terminologi cukong dalam beberapa pekan terakhir kembali jadi bahasan setelah diucapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Mahfud mengatakan 92 persen calon kepala daerah dibiayai oleh cukong. Setelah mereka menang, akan lahir korupsi kebijakan. Korupsi kebijakan, kata Mahfud, lebih berbahaya dari korupsi duit.
Ketika menjadi salah satu pembicara dalam diskusi bertajuk Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi, Jumat (11/9/2020), yang dapat ditonton publik melalui kanal Youtube Pusako FH Unand, disebutkan, korupsi kebijakan itu bisa bebentuk lisensi pengusaan hutan, lisensi penguasan tambang, dan lain-lain yang tumpang tindih.
Itulah sebabnya, Mahfud meminta jangan biarkan praktik semacam itu terjadi sehingga merusak tatanan. Dia ingatkan, tujuan pilkada itu untuk melahirkan demokrasi yang berkualitas serta menjauhkan dari korupsi.
