Suara.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap penanganan pandemi Covid-19. Jokowi juga diminta mengevaluasi jajaran menterinya agar lebih meningkatkan performa dalam menjalankan tugasnya.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti mengatakan kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat setiap harinya. Hal tersebut bersamaan dengan banyaknya jumlah korban yang meninggal dunia.
Garda terdepan yakni para tenaga medis juga tidak luput dari ancaman penularan Covid-19. Dokter dan perawat satu persatu berguguran akibat menangani virus yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, Hubei, China.
PP Muhammadiyah mengaku sangat khawatir dengan kondisi itu. Oleh karenanya mereka pun memberi masukan terutama kepada Jokowi.
"Meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19 dan jika diperlukan dapat mengambil alih dan memimpin langsung agar lebih efektif, terarah, dan maksimal," kata Abdul Muti saat konferensi pers secara virtual, Senin (21/9/2020).
Menurutnya, kehadiran Jokowi sangat diperlukan di tengah lemahnya kinerja dan sinergi antar kementerian. Selain itu, Jokowi juga diminta untuk mengevaluasi jajaran menterinya agar bisa meningkatkan performa dan profesionalitas kerja, sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.
"Perlu kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan Covid-19 secara nasional agar keadaan terkendali," ujarnya.
"Selain itu, niscaya diutamakan bahwa penyelamatan jiwa manusia merupakan sesuatu yang terpenting dari lainnya sebagaimana perintah konstitusi agar pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," tambah Abdul.
PP Muhammadiyah menilai kalau Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah bekerja keras untuk menangani pandemi Covid-19. Akan tetapi mereka menganggap kalau kinerja kedua belah pihak tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal.
"Pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antar instansi dan komunikasi publik. Lemahnya koordinasi dan komunikasi menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif."
TERPOPULER
