REGIONAL:
Suara.com - Meskipun gelombang desakan agar pemerintah menunda pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung 9 Desember 2020 hingga vaksin corona ditemukan menguat, pemerintahan Joko Widodo sejauh ini tidak memberikan sinyal akan memenuhi tuntutan.
Analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim mengkritik opini yang menghubung-hubungkan sikap pemerintah tetap akan menyelenggarakan pilkada sesuai agenda yang ditentukan dengan keikutsertaan putra dan mantu Presiden Jokowi ke pilkada Kota Solo (Jawa Tengah) dan Kota Medan (Sumatera Utara).
Putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju ke bursa pilkada Kota Solo. Sedangkan mantu Jokowi, Bobby Nasution, berlaga di pilkada Kota Medan.
"Mengaitkan penolakan Presiden Jokowi terhadap penundaan pilkada karena anak dan menantunya ikut sebagai calon wali kota, saya pikir benar-benar merupakan cara pikir dan ucapan para haters," kata Rustam Ibrahim.
Rustam meyakini sikap pemerintahan Jokowi tetap menjalankan mekanisme yang sudah diatur sudah didasarkan pada pertimbangan yang matang dengan melibatkan instansi-instansi terkait.
"Sikap Presiden tidak menunda ini tentunya melalui konsultasi atau pertimbangan DPR, KPU, Bawaslu, juga partai politik," kata Rustam.
Ruhut Sitompul politikus dari partai pengusung Jokowi, PDI Perjuangan, menjelaskan melalui media sosial bahwa pilkada tetap akan dilaksanakan Desember nanti agar mekanisme kepemimpinan tetap berjalan normal.
"Kenapa pilkada tidak ditunda? Agar tidak mengganggu mekanisme kepemimpinan lima tahunan," kata Ruhut, Senin (21/9/2020).
Menurut Ruhut selama semua orang menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, tidak akan terjadi kluster baru.
"Yang penting kita semua patuh dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan," kata Ruhut.
Perspektif yang berbeda disampaikan oleh analis politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin. Menurut Ujang dengan mempertimbangkan pandemi yang dampaknya semakin mengkhawatirkan, pilkada seharusnya ditunda dulu. Menurut dia kalau pemilu tetap dilaksanakan dalam keadaan seperti sekarang, justru bisa melukai rakyat karena mereka yang bakal menjadi korban.
Menurut Ujang wajar jika kemudian rakyat bertanya-tanya kenapa dan apa dasar pemerintahan Jokowi enggan menunda pelaksanaan pilkada.
"Calon kepala daerah banyak yang terkena corona, penyelenggara pilkada juga banyak yang terinfeksi, ormas seperti PBNU juga meminta pilkada diundur. Jika masih dipaksakan tak diundur, rakyat tentu bertanya-tanya. Jangan-jangan ada kaitannya dengan anak dan mantunya yang sedang maju Pilkada. Jangan-jangan hanya soal itu," kata Ujang kepada Novian Ardiansyah, jurnalis Suara.com, Senin (21/9/2020).
Ujang mengatakan opsi penundaan pilkada relevan dengan keadaan sekarang, kesehatan dan keselamatan masyarakat mesti menjadi prioritas.
"Penundaan pilkada itu suatu keniscayaan. Menjaga nyawa rakyat jauh lebih penting dari sekedar pilkada. Dan menjaga nyawa rakyat jauh lebih penting dari sekedar persoalan politik dinasti," kata Ujang.
TERPOPULER
